Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Soroti Kinerja Kementerian, PB PMII Dorong Perombakan Total Kabinet Berbasis Kompetensi dan Keilmuan
Advertisement . Scroll to see content

Bukan Sekadar Wacana! PB PMII Desak Revitalisasi Pesantren hingga Beasiswa Khusus Aktivis Mahasiswa

Jum'at, 20 November 2026 | 13:53 WIB
  • author Susana
Bukan Sekadar Wacana! PB PMII Desak Revitalisasi Pesantren hingga Beasiswa Khusus Aktivis Mahasiswa
PB PMII menyerukan delapan pendirian kawal konstitusi di Muspimnas Bandung. Foto: Ist.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyerukan delapan pendirian untuk mengawal amanat konstitusi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis (19/11/2026).

Dalam sambutannya yang mengangkat tema Visi Negara Kesejahteraan Ala Indonesia, Shofi mengajak seluruh kader PMII untuk tidak berhenti pada wacana. Ia meminta kader membawa delapan pendirian tersebut ke tingkat rayon, komisariat, hingga cabang, sekaligus terlibat langsung mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Shofi mengawali pesannya dengan tiga pertanyaan mendasar mengenai pengelolaan kekayaan nasional.

“Siapa yang menguasai kekayaan negeri ini? Siapa yang menikmati hasilnya? Siapa yang menanggung ongkosnya?” ujar Shofi.

Menurut dia, pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan melihat kondisi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam. Rakyat semestinya memiliki ruang untuk ikut menentukan pengelolaan kekayaan sejak awal, mendapatkan manfaat yang adil, serta tetap memiliki akses terhadap tanah dan sumber air yang menjadi penopang kehidupan.

Prinsip keadilan yang sama, lanjut Shofi, juga harus diterapkan di dunia kerja. Pekerja berhak mendapatkan upah yang layak, jaminan keselamatan, serta kebebasan untuk berserikat.

Delapan Pendirian PB PMII untuk Mengawal Amanat Konstitusi

Delapan pendirian yang disampaikan PB PMII mencakup tanggung jawab negara dalam pengelolaan anggaran, hak rakyat atas sumber produksi, jaminan sosial dan pelayanan dasar, pendidikan bermutu, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

PB PMII juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Bagi Shofi, konstitusi tidak boleh hanya menjadi dokumen hukum yang dibicarakan dalam forum formal. Amanat di dalamnya harus terlihat dalam kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, ia meminta kader PMII menjadikan persoalan konkret di lingkungan masing-masing sebagai titik awal gerakan.

“Datangi pesantren yang ruang belajarnya perlu diperbaiki. Dampingi keluarga yang luput dari bantuan. Duduk bersama pengemudi daring dan dengarkan tuntutan mereka,” pesannya.

PB PMII Usulkan Revitalisasi Pesantren dan Beasiswa Aktivis

Dalam bidang pendidikan, PB PMII mengusulkan dua agenda, yakni Program Revitalisasi Pesantren Nasional dan Beasiswa Afirmasi Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa.

Shofi menilai masih terdapat kesenjangan fasilitas pendidikan di lingkungan pesantren. Sejumlah lembaga pendidikan Islam masih membutuhkan ruang belajar yang layak, asrama, laboratorium, hingga akses teknologi digital.

Melalui program revitalisasi, PB PMII mendorong perbaikan sarana dan prasarana pesantren berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas guru dan kiai, penguatan riset, serta pengembangan usaha untuk menopang kemandirian pesantren.

“Dari pesantren, kami belajar bahwa ilmu memerdekakan manusia untuk berpikir dan membawa tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat,” kata Shofi.

Selain revitalisasi pesantren, PB PMII mengusulkan beasiswa afirmasi bagi aktivis mahasiswa. Menurut Shofi, tidak sedikit aktivis yang berasal dari keluarga sederhana dan harus membagi waktu antara menyelesaikan studi dengan kegiatan organisasi serta pendampingan masyarakat.

Karena itu, pengalaman kepemimpinan organisasi dan pengabdian sosial dinilai layak menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian beasiswa.

Usulan tersebut, kata Shofi, sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Soroti Anak Yatim yang Berpotensi Luput dari Bansos

Di bidang kesejahteraan sosial, PB PMII menyoroti persoalan anak yatim yang tercatat dalam kartu keluarga (KK) kerabat, tetapi berpotensi tidak memperoleh bantuan sosial karena keluarga tempatnya terdaftar tidak masuk kelompok penerima.

Shofi mengapresiasi penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang didorong pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa pendataan penerima bantuan perlu mempertimbangkan kondisi sosial seseorang secara lebih menyeluruh.

Menurutnya, status kesejahteraan keluarga dalam data administrasi belum tentu mencerminkan kebutuhan setiap anggota keluarga, terutama anak yang berada dalam pengasuhan kerabat.

“PMII berharap DTSEN terus disempurnakan agar mampu menangkap kondisi sosial masyarakat secara lebih faktual, tidak semata-mata berdasarkan administrasi kependudukan,” ujarnya.

PB PMII juga menaruh perhatian terhadap kelompok pekerja informal, penganggur muda, serta generasi sandwich yang harus menanggung kebutuhan orang tua sekaligus anak.

Shofi menilai keluarga yang secara administratif berada di atas garis kemiskinan tetap rentan mengalami kesulitan ekonomi ketika penghasilan terhenti, sementara kebutuhan dan tanggungan terus berjalan.

Untuk itu, ia mendorong perluasan pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, pendampingan usaha, dan akses lapangan pekerjaan. Kader PMII di daerah juga diminta membantu keluarga yang mengalami kesulitan mengakses bantuan sosial.

Dorong Danantara Investasi di AI, Pusat Data, dan Semikonduktor

Selain pendidikan dan kesejahteraan sosial, PB PMII turut menyoroti pentingnya kedaulatan ekonomi digital Indonesia.

Shofi mendorong Danantara Indonesia mengarahkan investasi ke sektor strategis, seperti pusat data nasional, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dan semikonduktor.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi digital dunia. Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi, mengelola data, dan mengambil peran penting dalam industri digital global.

“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia,” tegasnya.

Shofi mencontohkan pembangunan kemampuan nasional di sektor strategis yang pernah dilakukan melalui Pertamina di bidang energi, PLN di sektor kelistrikan, dan Telkom di bidang telekomunikasi.

Ia menilai semangat serupa perlu diperkuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Investasi tidak hanya perlu diarahkan pada pusat data, AI, dan semikonduktor, tetapi juga layanan komputasi awan, keamanan siber, serta pengembangan teknologi dalam negeri.

Namun, kedaulatan digital tidak cukup hanya diukur dari kepemilikan infrastruktur dan teknologi. PB PMII juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada ekonomi digital.

Pelaku UMKM, misalnya, membutuhkan dukungan agar mampu bersaing di tengah perkembangan platform digital. Sementara pengemudi transportasi daring memerlukan perlindungan kerja yang memadai.

Di sisi lain, perubahan teknologi dan otomatisasi juga perlu diantisipasi agar generasi muda tidak kehilangan kesempatan kerja.

Shofi mengaitkan penguasaan teknologi dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kedaulatan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Melalui delapan pendirian tersebut, PB PMII menegaskan komitmen untuk mengawal konstitusi melalui kerja nyata. Bagi organisasi ini, perjuangan kesejahteraan rakyat tidak cukup dilakukan dari ruang diskusi, tetapi harus hadir dalam pendampingan masyarakat dan pengawalan kebijakan di berbagai daerah.

Editor: Rizal Fadillah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut