BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Forum Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) tengah menanti sikap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang bakal mengambil lahan sekitar 350 ribu hektare di Jabar dari total 1,1 juta lahan.
Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa mengatakan, pihaknya ingin meminta tanggapan dari Pemprov Jabar khususnya Ridwan Kamil yang katanya fokus ingin melindungi hutan lindung.
"Kita ingin meminta tanggapan dari gubernur kebijakannya seperti apa, di sisi lain Jawa Barat sedang bertahan atau gandrung terhadap sebuah keseimbangan dengan penetapan ingin ada hutan lindung," ucap Eka Santosa, Minggu (25/9/2022).
Eka mengatakan, 350 ribu hutan yang dialihfungsikan terdiri dari berbagai jenis hutan seperti hutan lindung, produksi. Menurutnya, kebijakan alih fungsi tersebut berpotensi menimbulkan risiko bencana.
Sementara di sisi lain, peristiwa bencana banyak terjadi di wilayah Jawa Barat serta kritis dan alihfungsi hutan berpotensi risiko bencana.
"Dilihat rencana ada kurang lebih 350 ribu hektar hutan di Jawa Barat yang akan dialihfungsikan (KHDPK) atau diserahkan yang notabenenya adalah hutan," jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan, konsep KHDPK tentang lahan yang diberikan kepada perorangan dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Eka mencontohkan, lahan di Garut yang 70 persen dimanfaatkan untuk KHDPK dan bencana beberapa kali terjadi di wilayah tersebut.
Karenan itu, pihaknya akan terus mengupayakan agar bisa bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk menanyakan sikap terkait KHDPK. Pihaknya menduga perubahan alihfungsi lahan menjadi KHDPK memiliki kepentingan lainnya.
"Ini pintu masuk sebetulnya ada kepentingan lain," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Forum Penyelamat Hutan Jawa, Tio menyebut, alihfungsi hutan menjadi KHDPK tidak sejalan dengan rencana atau keinginan Jawa Barat untuk melindungi hutan-hutan yang ada.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
