BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung terus menunjukan tren positif. Di tangan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, ekonomi Kabupaten Bandung melesat signifikan pascapandemi.
Pascadilantik menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna langsung dihadapkan dengan masalah perekonomian. Sebab, saat itu, Indonesia masih berjibaku melawan wabah Covid-19.
Namun kerja keras Dadang Supriatna dan jajarannya berbuah manis. Pada 2020, LPE Kabupaten Bandung berada di angka -1,87 persen. Di tahun 2021, langsung melesat naik menjadi 3,58 persen dan di tahun lalu bahkan sudah bertengger di angka 5,32 persen.
Kemudian, angka pengangguran Kabupaten Bandung pun menunjukan hasil yang cukup signifikan. Pada 2020, angka pengangguran berada di kisaran 8,52 persen dan pada Desember 2021 mulai turun menjadi 8,32 persen hingga di akhir 2022 tinggal tersisa 6,98 persen.
"Ini dibuktikan dengan dasar BPS (Badan Pusat Statistik), bukan bikinan saya. Kenapa indeks daya beli meningkat, tolok ukurnya seperti itu," kata Dadang saat wawancara ekslusif dengan iNews Bandung Raya di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung, Selasa (7/3/2023).
"PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) juga meningkat, sekarang sudah akhir Desember 2022 sekitar Rp143 triliun, dari asalnya Rp120 sekian triliun," imbuhnya.
Menurut Dadang, kenaikan ekonomi tersebut tak lepas dari beberapa kebijakannya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selama ini, Dadang mengaku, selalu berpegangan bahwa setiap policy atau kebijakan baru harus menimbulkan multiplier efek.
"Kita ada program pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa jaminan. Saat ini baru ada 15.000 nasabah. Ditambah program yang intinya proses perizinan ini jangan sampai lambat," jelasnya.
Kang DS sapaan akrabnya menuturkan, program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan pada awalnya akan diserahkan ke BUMDes. Namun setelah dicek, BUMDes yang aktif di wilayahnya hanya 5 persen.
Setelah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemkab Bandung disarankan untuk menggunakan perbankan sebagai penyalur pinjaman. Akhirnya, uang penyertaan modal non- permanen itu disimpan di Bank BJB dan BPR Kerta Raharja.
"Asumsinya, bank tidak boleh memungut biaya apapun, biaya administrasi, asuransi dan bunga, itu semua disubsidi atau dibackup oleh kita di APBD," beber Dadang.
Selanjutnya, kedua perbankan tersebut harus mengembalikan penyertaan modal tersebut dalam tempo 3 tahun. Sementara untuk persoalan kredit, teknis nasabah dan sebagainya diserahkan Pemkab Bandung ke perbankan.
"Kalau kita langsung kasih ke masyarakat ini kesannya hibah, tapi sekarang nasabah yang mempunyai kegiatan usaha maka kita dorong minimal Rp2 juta sampai Rp5 juta modal usaha awalnya," ucapnya.
Dadang menyatakan, apabila nasabah yang meminjam usahanya menunjukan hasil signifikan, bank bisa mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut dijamin bunganya kompetitif.
Hadirnya program dana bergulir tanpa bunga dan agunan diklaim Kang DS cukup positif. Para pelaku UMKM pun sudah mulai bangkit kembali.
"Para pelaku UMKM kita itu ada 16.800, ditambah belasan ribu nasabah, tahun ini bagaimana menciptakan lapangan kerja baru sekitar di 35 ribuan. Insya Allah akan kita lakukan di beberapa segmen, dari beberapa dinas yang kaitan permodalan," bebernya.
Di sisi lain, Kang DS juga pada 2023 akan menambah sekitar 50 desa wisata. Sebab, di tahun sebelumnya, sudah mengkurasi sekitar 50 desa wisata sehingga jika ditotalkan akan mencapai 100 desa wisata.
"Kita sudah keluarkan Perbup-nya, tahun kemarin dan tahun ini kita mapping, desa wisata mana saja yang masuk kategori desa wisata," katanya.
Dikatakan Kang DS, pihaknya tidak hanya membentuk desa wisata. Lebih dari itu, penunjang desa wisata berupa infrastruktur tak luput dari perhatiannya.
"Kalau kita egosektoral, kita gak akan sukses. Semua OPD yang kaitannya dengan itu kita dorong," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
