BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan, penyediaan sanitasi yang layak dan aman sangat berpengaruh terhadap penurunan angka stunting terhadap balita.
Begitu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Yohanes Baptista Satya Sabanugraha dalam sambutannya pada pembukaan City Sanitation Summit (CSS) XXI tahun 2023 di Gedong Budaya Soreang (GBS) Kabupaten Bandung, pada Kamis (15/6/2023).
"Penyediaan sanitasi yang layak dan aman menjadi sangat penting dalam percepatan penurunan stunting pada balita di Indonesia," ucap Yohanes saat membacakan sambutan Menko PMK, Muhadjir Effendy.
Yohanes mengatakan, akses terhadap sanitasi aman merupakan prioritas nasional dan sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lainnya seperti kesehatan, kemiskinan dan pembangunan manusia.
"Kita juga mengetahui 73 persen diare disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas air minum yang rendah, kelayakan sanitasi dan higenitas," ungkapnya.
Selain itu, bahwa 15 persen kejadian stunting disebabkan oleh kejadian diare pada anak, rendahnya kualitas air minum dan sanitasi aman.
"Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui, bahwa intervensi dengan meningkatkan akses air minum, sanitasi yang layak dapat secara efektif mengurangi tingkat kematian akibat diare sampe 45 persen," kata Yohanes.
Penilitasn lainnya menunjukan, balita yang tinggal di rumah dengan akses sanitasi yang layak kemungkinan mengalami stunting 5 kali lebih kecil.
"Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada sebuah populasi menunjukan bahwa 21,58 persen dari balitas stunting yang tinggal di pedesaan dapat dicegah dengan menyediakan akses air minum, dan sanitasi yang lebih baik untuk mencegah terjadinya infeksi berulang," jelasnya.
Yohanes menyebut, bahwa target pemerintah untuk penurunan stunting adalah 14 persen di tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2022, angka stunting adalah 21,6 persen.
"Untuk mencapai di tahun 2024 artinya kita butuh penurunan rata-rata sebesar 3,8 persen," sebutnya.
Disamping itu, pemerintah juga masih menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi. Antara lain tingginya luasan pemukiman kumuh, perlunya semua pemerintah daerah mempunyai komitmen yang tinggi dalam menyediakan akses air minum dan sanitasi yang aman serta terbatasnya akses pendanaan.
"Dari gambaran tersebut bahwa kita harus bekerja keras dan kerja cerdas agar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di 2024 yaitu 90 persen akses sanitasi layak serta 0 persen buang air besar sembarangan di tempat terbuka pada 2030 dapat dicapai," tuturnya.
Yohanes mengatakan, capaian sanitasi tahun 2022 mencapai 80,92 persen untuk sanitasi layak termasuk 10,16 persen untuk sanitasi aman.
"Artinya masih terdapat jarak untuk mencapai target 2024 sebesar 9,08 persen termasuk 4,84 sanitasi aman," imbuhnya.
Pihaknya pun mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah mencapai target 15 persen sanitasi aman diantaranya Kepulauan Riau, Banten, Bali, DIY, Aceh dan DKI Jakarta.
"Meskipun telah menunjukan perbaikan capaian dari 2021, kita masih harus terus kerja keras dan extraordinary untuk dapat mewujudkan target sanitasi aman pada tahun 2030," katanya.
Di dalam upaya percepatan penyediaan sanitasi aman, pihaknya berharap komitmen kuat dalam sinergi dan kolaborasi di sektor air minum dan sanitasi dari seluruh pihak untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
"Diharapkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan adanya proses pemantauan berbasis equitas dan pelibatan masyarakat serta peningkatan kapasitas institusi dalam pelayanan pengelolaan sanitasi, peningkatan komitmen kepala daerah dan pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi pemukimanan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah," tuturnya.
Yohanes mengatakan, Kemenko PMK pun mengapresiasi menyambut baik City Sanitation Summit ke XXI tahun 2023 ini sebagai upaya untuk bertukar pengalaman di bidang sanitasi, memperkuat kemitraan peningkatan pemahaman konsep kabupaten/kota sehat dan implementasinya serta membangun komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar pemerintah daerah di Indonesia.
"Saya juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang mempunyai dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sanitasi, khususnya yang tergabung dalam Akkopsi untuk mencapai target sanitasi aman di tahun 2030," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
