BANDUNG BARAT, iNews Bandungraya.id - Target perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama lima tahun tidak tercapai. Bahkan sejak dari tahun 2018 hingga tahun 2022 angka Rutilahu yang berhasil diperbaiki justru terus mengalami penurunan.
"Jika mengacu ke RPJMD tahun 2018-2022 ada sebanyak 23.859 Rutilahu harus diperbaiki. Tapi faktanya yang berhasil direhabilitasi hanya 7.485 Rutilahu," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, KBB, Anni Roslianti, Senin (30/10/2023).
Anni merinci di tahun 2018 ada sebanyak 2.473 perbaikan Rutilahu, tahun 2019 ada 1.140 perbaikan Rutilahu, tahun 2022 hanya 741 Rutilahu yang diperbaiki. Kemudian di tahun 2021 ada kenaikan perbaikan 1.746, namun di tahun 2022 kembali turun hanya 1.385 Rutilahu yang diperbaiki.
Secara total Rutilahu yang diperbaiki selama lima tahun hanya 7.485 padahal yang rusak mencapai 23.859 Rutilahu. Jumlah yang diperbaiki itupun tidak semuanya dari APBD KBB, karena yang diperbaiki dengan anggaran APBD KBB hanya sebanyak 2.490 Rutilahu.
"Realisasi perbaikan Rutilahu itu rinciannya ada yang dari bantuan Pemprov Javar, DAK, bedah rumah, P2WKSS, BSMSA, BSPS, dan APBD KBB," sebutnya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk perbaikan Rutilahu di tahun 2023 sampai bupan Oktober ini belum ada yang terealisasi. Kendalanya karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk konsultan pendamping yang salah satu tugasnya untuk melakukan sosialisasi, survei, dan membuat RAB.
"Di tahun 2023 ini belum ada program rehabilitasi Rutilahu yang dikerjakan karena kami terkendala tidak adanya anggaran untuk konsultan pendamping. Sejak saya menjabat (Kadisperkim) per 1 September 2023, kondisinya sudah seperti itu," terangnya.
Anni mengakui awalnya di tahun ini dalam dokumen perencanaan kegiatan ada 290 Rutilahu yang akan jadi target sasaran perbaikan. Kemudian di anggaran perubahan ada rasionalisasi program menjadi 233 Rutilahu, namun tetap tidak ada anggaran untuk konsultan pendamping.
Pihaknya tetap akan mengupayakan agar rehabilitasi 233 Rutilahu bisa diselesaikan tahun ini. Salah satunya dengan berkomunikasi ke Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB. Solusi yang didapatkan adalah rencananya akan menggeser anggaran dari Bidang Pertanahan ke Bidang Kawasan Permukiman (Waskim).
"Kami tetap akan mengupayakan rehabilitasi 233 Rutilahu terealisasi di tahun ini, dengan menggeser anggaran perubahan yang ada di bidang kami sebesar Rp392 juta untuk konsultan pendamping Rutilahu," ucapnya.
Dijelaskannya keberadaan konsultan pendamping sangat diperlukan dalam program Rutilahu. Mereka akan melakukan sosialisasi, survei atau verifikasi objek, dan membuat RAB. Sehingga bantuan rutilahu Rp15 juta/rumah bisa maksimal serta tepat sasaran.
"Rencananya konsultan pendamping akan dibagi tiga wilayah, utara, selatan, dan tengah, untuk memudahkan jangkauan karena KBB cukup luas, dan target 233 Rutilahu itu tersebar di semua kecamatan," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
