Percepat Renovasi Rumah Tak Layak, Disperkim KBB Luncurkan Program 'Merenah'

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Salah satunya melalui program Optimalisasi KBB Merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (Merenah). Sehingga bisa ada percepatan pengentasan rutilahu di KBB.

Baca Juga

Warga Antusias Terima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Ini mengingat jumlah Rutilahu yang mencapai sebanyak 15.479 dan tersebar di 165 desa di KBB yang perlu penanganan segera, namun dukungan anggaran belum memadai.

Berdasarkan perhitungan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) KBB, butuh anggaran sekitar Rp9,5 miliar untuk mengentaskan semua Rutilahu tersebut.

"Rutilahu masih jadi pekerjaan rumah, di tahun ini hanya ada 264 unit yang diperbaiki dari APBD murni KBB 2025," kata Kepala Disperkim KBB, Anni Roslianti, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga

Legislator Golkar: Program Rutilahu Jangan Tumpang Tindih Kewenangan

Pihaknya mendapatkan alokasi tambahan perbaikan 100 rutilahu di anggaran perubahan dengan bantuan Rp20 juta/Rutilahu. Bantuan yang diberikan langsung berupa material bangunan ke penerima manfaat.

Diterangkannya, program KBB merenah itu untuk memangkas regulasi melalui bansos yang prosesnya selama ini dianggap terlalu lama oleh masyarakat.

Sehingga kerap ada anggapan bahwa Pemda lambat dalam penanganan, padahal ada mekanisme dalam penggunaan anggaran APBD.

Baca Juga

Berhasil Rehab 28 Ribu Rutilahu, Kang DS Konsisten Berpihak Pada Wong Cilik

"Anggapannya kan selalu gitu, lambat ditangani lalu viral. Padahal ada mekanisme yang harus ditempuh mulai dari menunggu SK hingga tiga minggu, baru bisa ditangani," ucapnya.

Menurutnya, program ini merupakan inovasi penanganan kemiskinan melalui perbaikan kondisi rumah agar layak huni, dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dasar program KBB Merenah ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:100.3.3.2/Kep.225 -Disperkim/2025 Tentang Pembentukan Tim Strategi Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah.

Baca Juga

Legislator Kritik Realisasi Program Perbaikan Rutilahu Jabar

"Kolabirasi dibutuhkan karena pemerintah tak mungkin sendiri merampungkan persoalan Rutilahu. Sehingga perlu melibatkan pihak lain yang memiliki visi sama, mulai dari pemerintah desa, swasta, lembaga keuangan dan juga masyarakat," tandasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana