BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan puncak musim hujan di Jabar diprediksi akan terjadi pada Januari - Maret 2024.
Hal itu tersebut, katanya berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Untuk itu, Bey Machmudin meminta kepala daerah di Jabar mewaspadai potensi risiko bencana banjir dan longsor saat musim penghujan.
Menurutnya, Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah per November 2023, terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah menengah – tinggi.
“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada," ujar Bey Machmudin saat apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (8/11/2023).
Menurut Bey, langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana.
Kedua, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik. Ketiga, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.
Keempat, persiapan jalur - jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. "Serta serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” sebut Bey.
Sebelum apel siaga bencana, Pemdaprov Jabar juga telah menggelar rakor penanganan bencana banjir dan tanah longsor dengan berbagai stakeholders. Bey mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Apel siaga diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana. Menurut Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdhan, para stakeholders dibagi delapan klaster.
Mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri, klaster pengungsian, klaster pendidikan (dinas pendidikan), klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS), klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD), klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP), klaster perlindungan (Damkar), serta klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
