BANDUNG,Inews Bandungraya.Id - Warga yang berasal dari berbagai komunitas di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berkumpul di Villa Rumah Kayu Organik, Kecamatan Parongpong, Minggu 12 November 2023. Mereka hadir dalam acara diskusi dan deklarasi dukungan kepada Cawapres Mahfud MD.
Pada pertemuan yang dihadiri oleh 300 orang tersebut sejumlah aspirasi disampaikan pada panitia penyelenggara Relawan Cawapres Mahfud MD.
Usulan tersebut berkaitan dengan sejumlah isu yang hangat di masyarakat baik di KBB maupun di nasional. Seperti harga beras yang naik, akses permodalan UMKM, dan harga pupuk yang tinggi.
Seperti yang dikemukakan Ketua Baraya Tatar Pasundan Jabar, Bunda Tria, masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap Cawapres Mahfud MD yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
"Kami berharap Cawapres Mahfud MD bisa menstabilkan harga beras yang saat ini harganya naik," ucapnya.
Hal senada disampaikan perwakilan masyarakat KBB lainnya, Helmi Wibowo, yang menginginkan adanya peningkatan sumber daya pangan dan UMKM di setiap desa dan juga kemudahan permodalan di bidang UMKM, pertanian dan perikanan.
Pasalnya selama ini masih banyak kendala di bidang tersebut, seperti harga pupuk yang masih tinggi, serta permodalan yang sangat langka.
"Kami berharap Mahfud MD bisa menegakkan hukum dan berkeadilan bagi masyarakat kelas menengah bawah," tuturnya.
Pada pertemuan tersebut hadir juga perwakilan generasi milenial dan Gen Z, Irfan Haerullah. Menurutnya, program Ganjar-Mahfud membangun desa yang sudah ada sebelumnya harus tetap dilanjutkan agar pemanfaatan desa bisa lebih maksimal di masa depan.
Turut hadir juga Peneliti Pusat Riset Dinamika, Rian Suminar, yang menjadi narasumber dalam kegiatan. Menurutnya, pertemuan ini adalah untuk melaksanakan gagasan-gagasan dari tim Ganjar - Mahfud.
Warga yang hadir juga seperti dari kalangan petani, peternak, dan pelaku UMKM, sangat antusias mendukung Ganjar - Mahfud.
"Mereka menginginkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik serta punya akses langsung pada pengambilan kebijakan baik di pemerintahan desa, daerah, dan pusat," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
