BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemilu 2024 sudah memasuki masa kampanye pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (pileg). Selama masa kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menggelar debat capres-cawapres.
Selama proses Pemilu 2024 berlangsung sejak pendaftaran calon hingga debat capres-cawapres, konten negatif dan hoaks marak beredar di media sosial (medsos). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi (Kemenkominfo) melakukan pencegahan dengan berbagai langkah, guna mengantisipasi hoaks yang rawan memicu perpecahan di masyarakat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, hoaks di medsos semakin meningkat menjelang Pemilu 2024. "Meski hoaks ini kerap diperbincangkan masyarakat, namun, tak pernah ada yang mengungkap dari mana dan siapa yang memproduksi kabar bohong tersebut selama ini," kata Direktur Eksekutif IPO, Kamis (28/12/2023).
Dedi Kurnia Syah menyatakan, masifnya penyebaran hoaks saat ini, memaksa semua pihak untuk turut andil menyosialisasikan gerakan antihoaks. "Langkah pemerintah melalui Kemenkominfo bersama Polri patut kita apresiasi. Berbagai langkah pencegahan dilakukan dalam mengantisipasi beredarnya hoaks saat pemilu 2024 di masyarakat," ujar Dedi Kurnia Syah.
"Termasuk parpol peserta pemilu yang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu yang beredar dan didorong membiasakan untuk memverifikasi setiap informasi, " tutur dia.
Dedi Kurnia Syah mengatakan, hoaks yang diproduksi tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan memprovokasi masyarakat, terlebih kaum milenial dan generasi zilenial (gen Z). "Sejauh ini tidak ada satu pun parpol di Indonesia yang punya tim riset dan analisis sosial cukup berpengaruh, sehingga mereka kesulitan mempertahankan pemilih tetap. Karena kesulitan itu lah hoaks menjadi bagian dari upaya menarik simpati dan memprovokasi pemilih baru," ucap Dedi Kurnia Syah.
Dedi menilai parpol bukanlah elemen yang bisa menangkal atau mengendalikan hoaks. "Harus ada edukasi dan literasi ke parpol juga soal hoaks ini. lantaran dugaan kuat hoaks politis lebih banyak lahir dari mereka sendiri," ujar dia.
Dedi mengatakan, banyaknya hoaks yang beredar di tahun politik, baik yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian maupun saling menjatuhkan satu sama lain merupakan kondisi kelam perpolitikan di Indonesia.
"Hoaks ini menjadi penanda bahwa iklim politik kita sedang dalam masa kelam, terlalu banyak polusi. Literasi oleh pemerintah melalui kemenkominfo dan Polri langkah tepat dan patut kita apresiasi demi Pemilu 2024 yang aman, damai, dan nyaman, " ucap Dedi.
Dalam kondisi seperti ini, Dedi berharap masyarakat bersikap kritis dan tidak mudah percaya dengan semua informasi yang diterima terutama di medsos terlebih isu menjatuhkan. "Memang sulit mencerna isu hoaks, ini menjadi tanggung jawab semua pihak, masyarakat seharusnya tidak mudah percaya dengan informasi di medsos. Apalagi isu tersebut bernuansa menjatuhkan pihak tertentu," ujar dia.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
