BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pengamat politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera kembali ke jalan yang benar.
Hal itu disampaikan Karim Suryadi menanggapi penyataan Jokowi soal presiden yang boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.
Karim menilai, sebagai seorang pemimpin seharusnya Jokowi merangkul semua partai politik (parpol) yang dipegang oleh rakyat pada masa Pemilu 2014 ini. Bukan malah memihak pada salah satu parpol saja.
"Jadi pada presiden kembali lah ke jalan yang benar sebagai bapak dari seluruh rakyat yang mengibarkan semua bendera, dan merangkum semua harapan dan kecemasan warganya," ucap Karim di Bandung, Kamis (25/1/2024).
Karim mengungkapkan, jika pernyataan Jokowi benar diterapkan maka akan berpotensi berdampak ke masyarakat. Menurutnya, pernyataan Jokowi sendiri masih mengambang.
Namun, lanjut Karim, dirinya merasa Jokowi akan tetap berpihak namun tidak secara terang-terangan.
"Saya punya felling dia tidak akan melakukan secara terang-terangan mengumumkan dukungan. Itu tidak perlu sebab tanpa mengumumkan kita tahu orientasi nya kemana," ungkapnya.
Karim menjelaskan, aturan presiden bisa kampenye dan berpihak sendiri sifatnya hanya mengatur. Adapun dalamnya juga menjelaskan agar presiden tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
Selain itu, saat ini banyak program pemerintah yang diberikan pada masyarakat yang justru dinilai sebagai program kampanye. Sehingga, jika terdapat aturan presiden untuk kampanye, menurutnya, harus dijadikan aturan tidur.
"Kalau ada aturan yang membolehkan presiden berkampanye, sebaiknya aturan itu diberlakukan sebagai aturan yang tidur, saya umpamakan aturan di Al-Quran, laki-laki boleh berpoligami, kita tidak gunakan itu kecuali bagi mereka yang terpaksa melakukannya ya ikuti aturannya," terangnya.
Karim juga turut mengkritik, jika jokowi menggunakan hak kampanye dan berpihak maka akan mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat. Sehingga dia mengharapkan agar langkah ini harua dipertimbangkan dengan baik.
"Tapi kalau hari ini Jokowi melakukan kampanye maka dia akan dicatat sebagai presiden yang bertindak sebagai juru kampanye. Jadi gelar yang akan diterima bukan hanya sebagai kepala negara, tapi sebagai juru kampanye dan mudah-mudahan itu tidak terjadi," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
