BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat (jabar) Wahyudin Iwang soroti pembangunan infrastruktur ugal-ugalan sebagai penyebab banjir yang meluas di kawasan Kota Bandung dan sekitarnya.
Iwang menyebut, pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kaidah RTRW di Kota Bandung menyebabkan alih fungsi yang terjadi pada beberapa kawasan resapan air.
“Perluasan genangan banjir di beberapa titik di Bandung, salah satu dampak yang paling signifikan adalah terjadi alih fungsi yang tidak dapat terhindarkan, bentang alam berubah. Beberapa titik yang menjadi kawasan resapan yang memiliki fungsi untuk menangkap air itu berubah fungsinya,” ucapnya saat diwawancara pada Jumat (1/3/2024).
Iwang lalu mencontohkan banjir yang melanda kawasan dataran tinggi yaitu Padalarang, banjir yang meluas pada kawasan tersebut merupakan dampak paling signifikan pengalihan fungsi akibat pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mengganggu rekonstruksi bentang alam.
“Jangan lupa Padalarang ini ada intervensi kegiatan kereta cepat yang mengalihfungsikan bentang alam yang terlewati oleh KCIC dan tentunya jika konstruksi bentang alam itu terganggu maka alam juga akan terganggu,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan faktor pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) menjadi kunci lainnya yang mengakibatkan perluasan banjir di Bandung.
Hal ini bisa dilihat dari runoff per musim hujan, jika ketika setiap tahun runoff tersebut tinggi artinya sangat signifikan bahwa kawasan hulu telah mengalami degradasi dari berbagai kegiatan yang bersifat mengalihfungsikan kawasan tersebut.
“KBU juga menjadi kata kunci selanjutnya, jika suatu kawasan yang berada di ketinggian terganggu bentang alamnya. Jika kawasan tersebut terus mengalami intervensi yang menimbulkan alih fungsi secara signifikan, tidak hanya menyebabkan pelepasan emisi yang bermuara pada krisis iklim, tapi juga runoff akan semakin tinggi dan itu berdampak pada bencana,” jelasnya.
Bahkawan menurut Iwang, jika banyak aktivitas yang tidak mengedepankan kaidah ekologis dan kaedah lingkungan akan memicu bencana dari patahan lembang.
“Jangan lupakan bahwa kawasan KBU itu berada pada patahan lembang, ketika misal terjadi aktivitas yang tidak mengedepankan kaidah ekologis dan kaedah lingkungan, maka tidak menutup kemungkinan akan membawa bencana tidak kita harapkan,” ucapnya.
Iwang menyebut hal ini disebabkan oleh sikap pemerintah yang tidak tegas melakukan proses pengawasan yang tertuang dalam dokumen RTRW.
“Artinya pemerintah tidak mengedepankan pola ruang dengan kegiatan-kegiatan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan di satu kawasan, karen faktanya zona-zona yang bukan peruntukannya itu terbangu, dan tidak ditertibkan oleh pemerintah, sehingga proses pengawasan yang tertuang dalam dokumen RTRW tidak dicanangkan dengan baik,” pungkasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
