BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady menyatakan, kemantapan jalan milik provinsi yang dikelola Dinas Bina Marga dan Penartaan Ruang (DBMPR) hingga akhir 2022 tidak mencapai 90 persen.
"Dari enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada, rata-rata kemantapan jalannya seperti itu," ucap Daddy, Selasa (12/3/2024).
Daddy mengatakan, salah satu contohnya adalah di UPTD Wilayah II. Kemantapan jalan Provinsi Jabar di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi mencapai 78 persen. Menurutnya, secara keseluruhan panjang jalan yang dikelola Provinsi Jabar adalah 2.360,58 kilometer.
"Jalan yang tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jabar itu pengelolaannya dibagi ke dalam enam UPTD DBMPR. Masing-masing UPTD tersebut mengelola jumlah ruas dan panjang jalan yang berbeda-beda," katanya.
Daddy menyebut, secara keseluruhan hingga akhir 2022, kondisi jalan milik Provinsi Jabar masih banyak yang tidak mantap.
"Lebih dari 20 persen jalan di Bumi Parahyangan ternyata tergolong jalan rusak berat dan rusak sedang," ujarnya.
Daddy mengatakan, target kemantapan jalan secara nasional pada 2022 adalah 91,81 persen. Target kemantapan jalan nasional pada tahun 2023 naik menjadi 93,57 persen.
Adapun target Provinsi Jabar sebagaimana tertera dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar tahun 2018-2023 adalah 83,84 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2022 kemantapan jalan provinsi mencapai 82,79 persen.
Oleh karena itu, sejumlah upaya pun dilakukan Pemprov Jabar melalui DBMPR Jabar, di antaranya meningkatkan jalan provinsi dan memperbaiki jembatan.
"Berbagai upaya memang dilakukan, tetapi tetap dengan ketebatasan anggaran yang ada. Pada tahun 2023 dilakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Sudah disepakati pada tahun 2023 ada 69 paket penanganan untuk jalan dengan panjang total 355,587 km," katanya.
"Paket pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan pemeliharaan berkala sepanjang 352,47 km, rekonstruksi jalan sepanjang 3,117 km, rehabilitasi jalan 0,063 km, pembangunan jembatan 0,14 km, dan penggantian jembatan 0,038 km," tambahnya.
Dengan target seperti itu, kata Daddy, dapat dipastikan bahwa target kemantapan jalan Provinsi Jabar pada akhir tahun 2023 juga tidak tercapai.
"Berarti, ada pekerjaan rumah yang begitu besar bagi DBMPR Provinsi Jabar untuk beberapa tahun ke depan," imbuhnya.
Daddy menyebut, selain menangani jalan, ada pekerjaan lain yang menjadi tugas pokok dan fungsi DBMPR, yakni urusan penataan ruang, dan masalah jasa konstruksi. Namun, hal yang harus ditangani yang sangat erat kaitannya dengan jalan adalah penanganan jembatan.
"Jumlah jembatan di Provinsi Jabar sangatlah banyak. Secara total jumlahnya mencapai 1.295 buah dengan total panjang 16.485,9 km. Sayangnya, dari jembatan sebanyak itu, tidak sedikit pula jembatan yang umur pembuatannya sudah di atas 30-40 tahun. Mengingat kondisi tersebut, berarti tidak ringan pula tugas DBMPR," tuturnya.
Menurutnya, khusus terkait jalan, secara keseluruhan ada pekerjaan rumah yang cukup besar untuk DBMPR Jabar. Dengan sekitar 73 persen jalan yang umur teknis rencananya sudah habis, berarti ada sekitar 1.500 km jalan yang harus direkonstruksi.
"Ini jelas sebuah pekerjaan besar yang dapat dipastikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ucapnya.
Daddy mengatakan, melihat keterbatasan kemampuan keuangan yang ada, praktis penanganan jalan di Jabar harus dilakukan secara bertahap. Misalnya, kondisi sekarang dijadikan titik nol, lalu target penyelesaiannya disusun menjadi 10 tahun.
"Artinya, dibutuhkan dukungan anggaran untuk merekonstruksi jalan sekitar 150 km per tahun. Dengan asumsi kebutuhan biaya Rp 10 miliar per kilometer saja, berarti dibutuhkan biaya sekitar Rp1,5 triliun per tahun," bebernya.
"Itu hanya untuk rekonstruksi 10% jalan yang umur teknisnya sudah habis. Padahal, jalan lainnya pun butuh biaya pemeliharaan rutin. Jadi, memang dibutuhkan anggaran yang cukup besar jika jalan-jalan di Jabar tidak ingin lebih ambyar," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
