BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyoroti kejadian bencana pada tahun 2023 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah serta masih banyaknya daerah yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi.
Hal itu diungkapkan Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2024 di Pullman Grand Central Bandung, Rabu (24/4/2024).
Untuk mengurangi dampak dan risiko bencana yang semakin kompleks, Ma'ruf memberikan sejumlah arahan kepada para peserta Rakornas PB 2024.
Pertama, ia meminta untuk dikembangkannya industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi dengan manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
Menurutnya, teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana.
Kedua, Ma'ruf meminta agar dapat dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
"Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru," ucap Ma'ruf.
Ketiga, Ma'ruf menekankan pelayanan kebencanaan dapat diperkuat. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.
Selanjutnya, Ma'ruf meminta agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Ia mengingatkan agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.
Terakhir, Ma'ruf berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaanbkegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.
"Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
