BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan berlangsung di seluruh daerah Indonesia pada November 2024. Saat ini, pemerintah daerah (pemda) gencar menyosialisasikan Pilkada Serentak 2024 damai ke masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palangkaraya Sahdin Hasan mengatakan, masyarakat diajak bersama-sama memerangi hoaks dan politik uang pada Pilkada Serentak 2024.
Sosialisasi itu, kata Sahdin Hasan, penting dilakukan agar proses demokrasi di daerah berintegritas dan transparan. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pilkada bersih, jujur dan adil.
“Karena masyarakat adalah garda terdepan dalam memerangi hoaks dan politik uang. Dengan kesadaran dan kepedulian mereka, kita akan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan adil dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Sahdin Hasan, Senin (3/6/2024).
Sahdin Hasan menyatakan, edukasi dan sosialisasi juga akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya hoaks dan dampak negatif politik uang terhadap proses demokrasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangkaraya, ujar Sahdi, juga siap mengawasi seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 dengan ketat dan menindak tegas setiap pelanggaran.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan integritas yang tinggi dan menciptakan Pilkada yang bersih dari berbagai kecurangan,” ujar Sahdin Hasan.
Sahdin meminta masyarakat dapat menggunakan sumber informasi terpercaya dan kritis dalam menyikapi setiap berita yang mereka terima. Laporkan setiap indikasi penyebaran hoaks atau politik uang kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti.
Diketahui, Pilkada Serentak 2024 menjadi agenda penting demokrasi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan mengawasi ruang maya demi Pilkada Serentak 2024 aman dan damai.
Sebab, ada potensi penyebaran informasi tidak benar atau menyesatkan (hoaks) yang dapat mempengaruhi proses pilkada. Karena itu, salah satu langkah Kemkominfo adalah meningkatkan pengawasan terhadap platform digital dan media sosial (medsos).
Dalam konteks ini, Kemenominfo telah memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk platform media sosial dan penyedia layanan digital, untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak melanggar regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai upaya menanggulangi potensi penyebaran isu hoaks terutama terkait Pilkada 2024, Kominfo telah melakukan kerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam memonitoring percakapan di ruang digital pada saat penyelenggaraan pemilu 2024. Monitoring tersebut meliputi penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di ruang digital dan verifikasi akun media sosial," kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Budi Arie mengajak pemilih khususnya pemilih muda menciptakan Pilkada Serentak 2024 dengan damai, serta membangkitkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan negara melalui isu-isu strategis yang sesuai dengan minat mereka.
Selain itu, Kemenkominfo juga menyiapkan strategi komunikasi publik dalam rangka mensukseskan Pilkada 2024 melalui amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 dengan media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa untuk memproduksi informasi positif terkait Pilkada.
"Kami akan berkoordinasi dengan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) untuk turut mempublikasikan sosialisasi Pilkada damai 2024," ujar Budi Arie.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
