“Pada saat kita berusaha membantu mengurangi angka pengangguran, malah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan, merubah Permen 36 menjadi 7. Tapi isinya sayang sekali, sangat membuat sengsara kita saudara-saudara! siapa yang mau bertanggung jawab disitu?" tandasnya.
Berikut isi tuntutan Aliansi IKM, Pekerja, dan Masyarakat Tekstil Nasional dalam aksi tersebut:
1. Meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk turun langsung menyelamatkan industri TPT nasional karena para menteri di kabinet sudah tidak mampu melawan sindikat mafia impor bahkan beberapa di antaranya terindikasi masuk dalam putaran permainan impor.
2. Meminta seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju serta jajaran lembaga pemerintah lainnya untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik, termasuk intervensi yang dilakukan oleh mafia impor bersama kroni-kroninya serta para retailer barang-barang impor.
3. Menolak praktik impor borongan/kubikasi dan semua bentuk praktik impor illegal serta menuntut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk segera memberantas sarang mafia impor yang selama ini bercokol di Bea Cukai dan membersihkan Bea Cukai dari oknum-oknum pegawai yang terlibat dalam praktik importasi illegal bersama dengan para oknum importir serta oknum perusahaan logistik. Jika tidak dapat membersihkan Bea Cukai dari intervensi mafia impor, lebih baik Sri Mulyani Mundur sebagai Menteri Keuangan.
4. Kami juluki Menteri Keuangan sebagai "Ratu 1001 alasan" yang selalu berputar mencari alasan dan mengalihkan isu tanpa mau membersihkan Bea Cukai. Jika Sri Mulyani memiliki konflik kepentingan dengan sindikat mafia impor, lebih baik mundur dan tinggalkan jabatan Menteri Keuangan.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
