BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifah Amaliah turut menyoroti kebijakan pemerintah tentang penyediaan kondom atau alat kontrasepsi bagi pelajar sekolah yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103.
Ledia menyadari, hormon seks pada usia pelajar atau remaja sudah mulai tumbuh. Hal itu terlihat dari munculnya rasa ketertarikan kepada lawan jenis.
"Tentu kita tahu mereka secara seksual sudah dalam proses sexually active yang mana mereka sudah mulai punya ketertarikan, sudah mendapatkan informasi-informasi," ucap Ledia, Jumat (9/8/2024).
Alih-alih diberikan kondom gratis, Ledia menilai alangkah lebih baik jika anak-anak atau para pelajar tersebut diberikan bimbingan, edukasi langsung oleh orang tua.
"Tapi itu sebetulnya bisa diatasi dengan komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan guru bimbingan konseling dengan sekolah, dan orang-orang dewasa yang bisa dipercaya," ungkapnya.
Ledia menjelaskan, dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 disebutkan di pasal 103 ayat 1, bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa komunikasi, informasi, dan edukasi serta, pelayanan kesehatan reproduksi.
Kemudian, tentang pelayanan kesehatan reproduksi ini diperjelas diayat 4 huruf e disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi; deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.
"Itu ada dipasal 4 huruf e tertulis dengan jelas, lantas kemudian kita jadi berpikir 'anak sekolah disediakan alat kontrasepsi', apa namanya? Mau disuruh zina? Kan nggak bisa begitu," katanya.
Menurutnya, salah satu fungsi dari pendidikan itu adalah untuk memberikan preventif kepada anak-anak.
"Apalagi dalam konstitusi kita penyelenggaraan satu sistem pendidikan national itu harus membuat siswanya beriman dan bertakwa, di undang-undang tentang sistem pendidikan national di pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan national juga beriman dan bertakwa," jelasnya.
"Kalau kita menyuruh anak-anak beriman dan bertakwa, tapi menyediakan fasilitas untuk melanggar ketentuan Yang Maha Kuasa, apa namanya? Mengerikan," tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan tersebut.
"Sekarang juga pemerintah harus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini, selamatkan anak-anak kita, selamatkan anak-anak Indonesia lindungi anak-anak kita dari kelalaian pemerintah dalam membuat peraturan, dari kelalaian pemerintah dalam membuat regulasi, sehingga menyebabkan anak-anak kita rusak," tegasnya.
"Terutama di pasal 103 dan ini menjadi bagian sangat penting, mendesak harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
