Sementara itu, kegaduhan terjadi buntut dari rapat yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas terkait RUU Pilkada tersebut.
Salah satu hal yang membuat gaduh yakni adanya modifikasi putusan MK mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah.
Pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta.
Kemudian, melalui rapat Baleg DPR RI tersebut ditambahkan dengan keterangan hanya berlaku untuk partai politik yang tak punya kursi DPRD.
Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.
Editor : Zhafran Pramoedya
