BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jabar menggelar kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P).
Kegiatan tersebut digelar di Novena Hotel Jl. Dr. Setiabudi, Lembang, Bandung Barat, dimulai hari ini Rabu (4/9/2024) hingga Jumat (6/9/2024).
Kordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang sebelumnya telah melakukan kerja sama.
“Pertama ada Organisasi Kepemudaan (OKP), juga ada BEM yang tentu kampusnya sudah bekerja sama dengan kita, perwakilan Komunitas Gereja, kemudian Komunitas Inklusif yaitu Disabilitas,” ujar Nuryamah.
Kegiatan P2P ini, kata Nuryamah, termasuk ke dalam tahapan Pilkada seperti yang tercantum dalam Perbawaslu 2 Tahun 2023.
Nuryamah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kader-kader partisipatif yang ikut andil mengawasi seluruh tahapan.
“Dengan keterbatasan kita, dengan keterbatasan SDM, kita sangat membutuhkan Kader Pengawasan ini untuk membantu dalam konteks pengawasan partisipatif di setiap tahapannya,” ujarnya.
“Kalau kita melihat di SE 204, di situ memang ada namanya 4 pembentukan kader, pertama kader terlatih, kedua kader terbentuk, ketiga kader berfungsi dan keempat adalah kader bergerak, yang sudah bisa melakukan fungsi tadi dan bergerak,” sambungnya.
Untuk itu, Nuryamah mengatakan, pihaknya ingin melahirkan kader yang nantinya menjadi pengawas partisipatif, konteksnya menyampaikan kembali ke masyarakat, juga harus pada level bergerak atau bahkan berfungsi.
“Bergerak ini mereka menyampaikan kepada masyarakat, tidak hanya menyampaikan tapi juga mau dan mampu melaporkan ketika ada temuan,” katanya.
Nuryamah berharap dengan kegiatan P2P ini bisa menghasilkan tahapan ataupun standarisasi dari kelompok kader yang sudah dibuat.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 tidak lama lagi akan segera digelar.
“Tentu kami Bawaslu sebagian dari penyelenggara pemilihan yang konsen pada tugas pengawasan, pencegahan, penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu,” ujar Zam Zam.
Maka dari itu, kata Zam Zam, Bawaslu sangat berkepentingan untuk melibatkan sebanyak-banyaknya kekuatan, diantaranya adalah kekuatan rekan civil society, rekan-rekan organisasi kepemudaan untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah 2024 yang diselenggarakan secara serentak.
“Oleh karena itu tentu Bawaslu Jabar menyelenggarakan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan-pencegahan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa, sebanyak-banyaknya kader, aktivis untuk mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, kegiatan P2P ini diharapkan bisa lebih advance lagi dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang sudah ditarik pada tingkat pusat (Bawaslu RI) pada saat itu.
“Ada Basic Training, ada Intermediate Training dan Advance Training, pada saat itu latihan di pusat yang diambil dari masing-masing provinsi,” ujarnya.
Bagja menilai Pilkada kali ini adalah pilkada terbesar dalam sejarah pilkada di Indonesia.
“2020, itu 170 wilayah, sekarang semuanya pilkada kecuali Provinsi Yogyakarta, kecuali 6 daerah kota/kabupaten di Jakarta. Jadi itu yang tidak pilkada, 508 daerah pilkada untuk tingkat kabupaten/kota,” tandasnya.
Maka, Bagja berharap bahwa kegiatan P2P ini bisa menumbuhkan semangat untuk melakukan pengawasan di Pilkada kali ini.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
