BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan catatan kritis terhadap langkah Pemprov Jabar dalam meluncurkan fitur layanan penjemputan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui aplikasi Sapawarga. Kalangan dewan mewanti-wanti agar inovasi berbasis digital tersebut tidak sekadar menjadi pencitraan semu tanpa kesiapan infrastruktur di lapangan.
Pandangan tersebut disuarakan langsung oleh legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah. Menurutnya, fenomena digitalisasi yang digarap pemerintah sering kali terjebak pada euforia sesaat yang membuat pejabat merasa masalah tuntas hanya dengan merilis sebuah aplikasi. Padahal, platform digital hanyalah alat bantu penunjang, sementara eksekusi riil tetap bergantung pada kejelasan penanganan lanjutan.
Maulana menilai, tanpa kejelasan skema kerja dan kepastian pembiayaan, program pengangkutan ODGJ dikhawatirkan bernasib mangkrak seperti program-program sebelumnya yang minim kejelasan implementasi.
"Intinya, sama halnya dengan program kerja sama rumah sakit, program jemput ODGJ ini jangan sampai hanya sebatas program yang keluar dari pertanyaan dadakan seseorang. Tanpa perencanaan yang jelas, tanpa anggaran yang telah disiapkan, semua ini hanya akan hanya menjadi buih ketidakpastian," ujar Maulana saat ditemui di Bandung, Jumat (13/11/2026).
Politikus PKB ini membeberkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap struktur APBD, pos anggaran khusus untuk menunjang operasional program jemput ODGJ tersebut terpantau masih belum memadai. Padahal, aksi di lapangan menuntut ketersediaan dana yang pasti, mulai dari biaya operasional tim di jalan hingga kepastian rujukan medis bagi pasien.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
