BANDUNG, iNewsBndungRaya.id - Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, Iwan Koswara, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Utama, Kota Cimahi.
Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan program pemerintah, mulai dari pendataan penerima bantuan sosial, ketenagakerjaan, hingga akses pendidikan.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kelurahan Utama, para ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Melalui pertemuan tersebut, Iwan berupaya menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Iwan Koswara menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional DPRD. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Warga Cimahi Keluhkan Ketidakjelasan Data Desil Penerima Bansos
Salah satu persoalan yang mencuat dalam kegiatan tersebut adalah ketidakjelasan penetapan data desil kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah warga mengaku belum mendapatkan penjelasan secara transparan mengenai mekanisme penentuan maupun perubahan kategori desil. Kondisi ini menimbulkan kebingungan, terutama bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan sosial, tetapi justru tidak tercatat dalam data pemerintah.
Menanggapi persoalan tersebut, Iwan menyatakan akan mendorong Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan sosialisasi secara terbuka mengenai mekanisme penetapan desil.
Selain itu, ia juga mendorong verifikasi dan validasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dengan melibatkan perangkat kewilayahan, termasuk RT dan RW.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
