DEPOK, iNewsBandungRaya.id - Komisi Pemolihan Umum (KPU) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok menggandeng organisasi wartawan dalam mencegah hoaks dan kampanye hitam Pilkada Serentak 2024. Mereka menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas strategi menangkal hoaks.
FGD bertema "Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat untuk Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Pilkada di Kota Depok” itu dihadiri sejumlah pengurus PWI Kota Depok, IJTI, dan perwakilan organisasi kepemudaan.
Hadir pula Ketua KPU Depok Wili Sumarli didampingi Komisioner KPU Kota Depok Fikri Tamau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto, dan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Alfa Dera.
Ketua KPU Kota Depok Wili Sumarli, mengatakan, berhati-hati dalam menyebarkan informasi sangat penting dilakukan, khususnya selama pilkada berlangsung. Sebab, saat pilkada rentan terhadap penyebaran berita bohong atau hoaks.
“Jadi, jika mendapatkan informasi belum jelas kebenarannya, mari kita saring dulu, sebelum sharing. Jangan mudah terpengaruh berita-berita yang belum tentu benar," kata Ketua KPU Depok, Selasa (17/9/2024).
"Sukseskan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota agar menghasilkan pemimpin jujur, amanah, dan bijaksana,” ujar Wili.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto mengatakan, Diskominfo berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks dan kampanye hitam. Diskominfo rutin melakukan monitoring terhadap media sosial (medsos) dan melaporkan hasilnya ke Pemprov Jabar.
“Jadi, kami sudah melakukan edukasi dan sosialisasi melalui medsos terkait dampak berita hoaks dan kampanye hitam. Media sosial terus kami pantau, dan hasilnya kami laporkan ke Pemprov Jabar,” kata Kadiskominfo Kota Depok.
Menurut Manto, pers memiliki peran penting dalam menangkal penyebaran hoaks, terutama menjelang pilkada. Kerja sama KPU dan perusahaan media penting dilakukan untuk memastikan pilkada di Kota Depok lancar dan kondusif.
“Untuk itu, kami berharap KPU dapat menjalin kerja sama dengan media untuk mencegah penyebaran hoaks, sehingga Pilkada 2024 bisa berlangsung jujur, adil, dan tanpa gangguan berita bohong,” ujar Manto.
“Jadi, penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat, bekerja sama untuk mencegah kampanye hitam dan hoaks yang berpotensi merusak demokrasi di Kota Depok,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Alfa Dera mengatakan, istilah hoaks sebenarnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan berita bohong.
“Jika penyebaran hoaks dilakukan melalui media elektronik, pelaku bisa dipidana berdasarkan Pasal 28 juncto Pasal 45A UU ITE 2024 sebagai perubahan kedua UU ITE,” kata Kasi Intel.
Alfa Dera menyatakan, kehadiran kejaksaan dalam kegiatan ini adalah bentuk cinta kepada Kota Depok dan dorongan untuk kemajuan kota ini.
“Jadi, kami mendukung kontestasi sehat. Mari tinggalkan kampanye hitam agar fokus masyarakat tertuju kepada visi dan misi calon,” ujar Alfaikri Tamau, selaku Komisioner KPU Kota Depok, mengatakan, sejumlah program dirancang KPU Kota Depok untuk menyukseskan pilkada. Yang paling penting adalah sosialisasi kuat kepada para pemilih agar mereka dapat memahami profil dan rekam jejak calon dengan baik.
“KPU Kota Depok bersama Pemkot Depok memperkuat sosialisasi kepada pemilih agar mereka tidak terpengaruh hoaks dan ujaran kebencian. Pemahaman pemilih terhadap paslon dan rekam jejaknya harus ditingkatkan,” kata Fikri.
Fikri menegaskan, KPU dan Bawaslu netral dalam pelaksanaan Pilkada 2024. “Kunci sukses pilkada adalah netralitas. Kami pastikan KPU dan Bawaslu akan menjaga netralitas sebaik mungkin,” ujarnya.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
