BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok yang diduga diutus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) saat mengambil alih paksa kantor Kadin, di Kuningan, Jakarta.
Begitu disampaikan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jabar, Dian Rahadian menanggapi terusirnya Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021–2026, Arsjad Rasjid dari kantor Kadin terkait kisruh kepemimpinan Kadin Indonesia.
"Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan kelompok yang diduga premanisme di Gedung Menara Kadin," ucap Dian saat dihubungi, Rabu (18/9/2024).
Dian menilai bahwa Kadin merupakan sebuah organisasi profesional yang diisi oleh para pengusaha terkenal dan terhormat.
"Tapi kok mengarahkan kelompok preman untuk merebut sekretariat, padahal sekretariatnya itu disewa oleh Pa Arsjad Rasjid," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman.
"Jadi ketika Pak Sekjen hadir, ternyata di sana sudah ada banyak orang yang tidak dikenal, ketika masuk ke ruang rapat untuk mediasi dengan siapa yang bertanggung jawab di situ, Sekjen kami meminta yang bukan pengurus Kadin silahkan keluar," katanya.
"Setelah itu ada upaya-upaya yang tidak senonoh dari kelompok mereka kepada Sekjen kami dengan melempar kaleng dan diduga adanya pengeroyokan," tambahnya.
Dian menegaskan, pihaknya merasa geram atas dugaan aksi kekerasan kepada Arif Rahman tersebut.
"Dari sisi kader Pemuda Pancasila tentu kami bereaksi keras. Banyak kader Pemuda Pancasila, terutama yang dekat Jakarta akan beramai-ramai masuk ke Ibu Kota, karena mereka merasa tidak terima Sekjen kita diperlakukan seperti itu," tegasnya.
"Termasuk Jawa Barat, ini 27 kabupaten/kota sudah mau masuk ke DKI, belum Banten, Jawa Tengah dan sebagainya," lanjutnya.
Hanya saja, kata Dian, gejolak tersebut mampu diredam oleh Arif Rahman sendiri dengan melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya.
Oleh karena itu, Dian berharap pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas agar kisruh ini tidak menyebar luas.
"Jadi apabila kepolisian slow respon, ini khawatir terjadi gejolak di Jakarta, mungkin nanti meluas ke daerah-daerah lain terhadap etnis tertentu yang tidak kita inginkan," ungkapnya.
Dian pun mengaku khawatir, kisruh ini akan mengganggu kondusivitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang tak lama lagi akan berlangsung.
"Khawatirnya kan kita lagi pilkada serentak, khawatir mengganggu kondisi yang selama ini kita jaga kondusif dan sejuk di Jawa Barat. Jarak Jakarta dan Jawa Barat kan dekat, apalagi daerah yang dekat Jakarta kuat-kuat (basis PP), seperti Bekasi, Depok, Bogor yang hanya hitungan menit saja sampai Jakarta," tuturnya.
"Belum kader-kader kita yang di DKI, Banten, itu kan ngeri, apabila tidak cepat direspon dengan baik," tambahnya.
Disinggung soal hasil Munaslub Kadin, Dian enggan berkomentar lebih jauh. Namun menurutnya, jika Munaslub Kadin tersebut ilegal.
"Kalau secara Munaslub karena kita bukan bagian dari Kadin, kita tidak bisa begitu terlalu dalam, tapi yang kita tahu bahwa itu melanggar Anggaran Dasar Aturan Rumah Tangga, ilegal ataupun kudeta, tapi secara detailnya seperti apa mungkin Ketua Umum Kadin yang bisa menjelaskan," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
