BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Isu transisi energi kembali menguat, tidak hanya di level kebijakan nasional, tetapi juga menyentuh realitas warga di lapangan. Dalam diskusi bertajuk “Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak” yang menjadi bagian dari Festival Energi Bersih 2026, para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya peran daerah dalam memastikan kebijakan energi berpihak pada masyarakat.
Forum yang diinisiasi oleh RUTE Berkeadilan Jabar ini menegaskan bahwa selama ini arah kebijakan transisi energi masih terpusat di tingkat nasional. Padahal, dampak dari kebijakan tersebut justru paling dirasakan oleh masyarakat di sekitar proyek energi, seperti PLTU berbahan batu bara.
Mulai dari petani, nelayan, hingga warga pesisir disebut menjadi kelompok yang paling terdampak, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu lebih aktif menyusun peta jalan transisi energi yang inklusif dan berkeadilan.
Diskusi ini sekaligus menjadi ruang bagi suara warga yang selama ini jarang terdengar dalam proses perumusan kebijakan.
Salah satunya datang dari Agus Gunawan (53), warga Kampung Kancikulon, Blok Kemis, Kabupaten Cirebon. Ia menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari warga berubah sejak keberadaan PLTU di wilayahnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
