BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Aula Setia Permana KPU Jabar, pada 17-18 September 2024.
Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan, dalam rakor pembentukan KPPS ini akan diarahkan langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik.
"Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan arahan dari beliau terkait dengan bagaimana kita melakukan rekrutmen untuk KPPS," ucap Ummi, Selasa (17/9/2024) malam.
Ummi mengatakan, Jabar tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pemilih terbesar.
"Artinya dengan TPS hampir 74 ribu ditambah melakukan rekrutmen untuk KPPS hampir 700 ribu orang, ini jumlah yang sangat besar, yang akan menjadi ujung tombak terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi kita," ungkapnya.
Ummi mengingatkan, KPPS ini tidak hanya bekerja saat hari pemungutan suara saja. Namun juga membantu KPU dalam melakukan sosialisasi Pilkada 2024.
"Kalau kita lihat timeline dari rekrutmen ada jeda waktu hampir satu bulan dari penetapan dan pelantikan sampai nanti masa bekerjanya, artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita sampaikan kepada temen-temen KPPS kita, tidak hanya bekerja pada hari H tetapi membantu KPU provinsi, KPU 27 kabupaten/kota dalam melakukan sosialisasi," tuturnya.
Menurutnya, hal itu sebagai upaya dalam mewujudkan tagline Pilkada 2024 di Jabar yakni Gembira Memilih Langsung (Gemilang).
"Kita ingin hari ini Pilkada di Jawa Barat milik masyarakat Jawa Barat sesuai dengan tagline dan tema Pilgub Jabar hari ini, menjadikan Pilgub Jabar 2024 sebagai inisiasi budaya demokrasi di Jawa Barat, dengan tagline kita yaitu Gemilang," katanya.
Ummi berharap, Pilkada 2024 ini menjadi pesta demokrasi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Jabar.
"Kita harus menyamakan persepsi bagaimana Pilkada ini adalah milik semua orang, pestanya masyarakat Jawa Barat. Sehingga kita sebagai penyelenggara harus mengajak masyarakat bagaimana momentum Pilkada ini adalah momentum pesta demokrasi yang sebenarnya," katanya.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian SDM KPU Jabar, Norhina Kurniawaty melaporkan bahwa dasar kegiatan ini merujuk Pasal 22 UUD RI 1945, UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU setelah diubah menjadi UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Keputusan KPU No 475 Tahun 2024.
"Latar belakang kegiatan ini adalah perlu diadakannya koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Bawaslu dalam mendukung pelaksanaan tugas KPPS Pilkada 2024," ungkapnya.
Norhina mengatakan, Rakor Pembentukan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaksanakan selama 2 hari, pada Selasa dan Rabu (17-18/9/2024) di Aula Setya Permana KPU Jabar.
Adapun peserta kegiatan terdiri dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Ketua KPU kabupaten/kota, Ketua Divisi SDM kabupaten/kota, Kepala Sub Bagian Panwas dan SDM kabupaten/kota, operator Si Akbar, dan narasumber.
"Narasumber pada acara ini terdiri dari Komnas HAM RI, Bangkes Bangpol Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, BPJS Kesehatan Kanwil Jawa Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
