KEDIRI, iNews.id - Kader dan jajaran pengurus Nahdlatul Ulama (NU) diingatkan untuk tak terlibat politik praktis menjelang Pemilu Presiden 2024. Jika ada pengurus yang melanggar PBNU tak segan memberikan sanksi tegas. Peringatan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf.
"Langsung kami terbitkan surat peringatan tertulis tahap satu, diulangi lagi surat tertulis tahap dua, diulangi lagi dibekukan. Pokoknya tidak boleh," kata Gus Yahya saat berkunjung ke Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Minggu (6/3/2022) malam.
PBNU pernah memanggil Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo, yang diduga terkait dengan dugaan keterlibatan dalam politik praktis dukung mendukung bakal calon presiden.
Ketua PCNU Banyuwangi dipanggil setelah PBNU menerima laporan agenda politik Pemilu Presiden 2024 yang diduga melibatkan PCNU Banyuwangi. Bahkan terdapat kegiatan yang digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu (19/1/2022) dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden.
Sementara itu, untuk pemanggilan PCNU Sidoarjo dari laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MWCNU se-Kabupaten Sidoarjo.
Untuk itu, Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo diminta segera memberikan laporan tertulis dan lengkap untuk selanjutnya dua Ketua PCNU ini diminta menyampaikan secara langsung kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU.
Selain sosialisasi sikap tegas untuk tidak terlibat politik praktis, Kiai Yahya juga sosialisasi program setelah Muktamar NU selesai. "Dua bulan sesudah Muktamar, PBNU telah berhasil mendapatkan agenda kerja yang sangat signifikan, sehingga insya Allah dalam eksekusinya akan membuat kita sibuk selama lima tahun mendatang," katanya.
Ia mengatakan, program yang disusun mencakup berbagai hal misalnya pengembangan kampung nelayan yang mencapai 90 titik di seluruh Indonesia, lalu pemanfaatan hutan sosial di seluruh Indonesia hingga 5 ribu hektare dan beragam program lainnya.
Pihaknya juga mengatakan, PBNU mempunyai program untuk mencetak 10 ribu wirasantri. Mereka bukan hanya diberikan pelatihan tapi dididik menjadi pengusaha. Dalam kegiatan itu, juga dihadiri sejumlah pengurus PCNU dari sekitar Kediri yakni Kota Kediri dan daerah lainnya. Acara juga berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Hadir pula sejumlah pengurus PBNU lainnya termasuk KH Anwar Iskandar yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Ngasinan, Kota Kediri. 0
Artikel ini telah tayang di jatim.inews.id dengan judul " Pengurus NU Tak Boleh Terlibat Politik Praktis, yang Melanggar Diberi Sanksi Tegas ", Klik untuk baca: https://jatim.inews.id/berita/pengurus-nu-tak-boleh-terlibat-politik-praktis-yang-melanggar-diberi-sanksi-tegas/2.
Download aplikasi Inews.id untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
https://www.inews.id/apps
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
