BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung di Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung, Rabu (16/10/2024) dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik warga binaan.
Kegiatan ini dihadiri Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah dan juga berbagai pihak, termasuk staf khusus Menkumham RI, Carman Ansarai Ear Latieg, serta Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jabar, Itun Wardatul Hamro.
Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, meski terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya, sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa hak pilih warga binaan terjaga.
"Kami berharap agar seluruh warga binaan di lapas dapat memahami hak-hak politik mereka dan berpartisipasi dalam pemilu dengan jujur dan adil," ujar Nuryamah saat ditemui usai acara.
Dari data yang ada, terdapat 331 lebih warga binaan di Lapas Perempuan yang memiliki hak pilih.
Adapun untuk pengawasan tahapan pada pelaksanaan di lapas, Nuryamah memastikan tidak ada kampanye calon yang masuk dan tidak ada yang namanya money politics. Selain itu, Nuryamah menekankan bahwa pengawasan pemilu di lapas akan fokus pada hari H pemungutan suara, dengan harapan untuk mencegah praktik politik uang dan penyebaran hoaks.
Saat disinggung terkait dugaan pelanggaran, Nuryamah mengatakan, TPS khusus juga sama saja dengan TPS lainnya. Di situ ada KPPS, ada PTPS.
“Ketika ada dugaan pelanggaran pada hari H, mereka bisa melaporkannya kepada PTPS yang menjadi petugas di sini. Jadi, pengawasan kita pada konteks pemungutan dan penghitungan suara di seluruh lapas yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Paling pengarahan dari petugas, misalnya. Tetapi sejauh ini kita sudah memastikan dan berkoordinasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi,” paparnya.
Nuryamah juga menegaskan bahwa hak pilih ini bersifat rahasia dan tidak boleh saling menginformasikan, kecuali dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu.
Staf khusus Menkumham RI, Carman Ansarai Ear Latieg menambahkan, target partisipasi di Lapas Perempuan sangat tinggi, mencapai 94% pada pemilu sebelumnya.
"Target kita bagaimana kedepan hak-hak politik warga pembinaan itu bisa benar-benar terjaga, benar-benar bisa digunakan sebaik-baiknya secara jujur bebas, adil, sesuai prinsip-prinsip dari pemilu itu. Kami berharap partisipasi ini dapat diikuti lapas-lapas lain di Jabar," tuturnya.
Sementara itu, Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Jabar, Itun Wardatul Hamro menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu di lapas mengikuti prosedur yang sama seperti di luar, dengan adanya TPS khusus untuk warga binaan.
“Sebetulnya pelaksanaan pemilu maupun pilkada kan sudah setiap saat dilakukan di lapas rutan, tentunya ini kita tetap mengikuti prosedur yang sama diberlakukan diluar, hanya TPS nya saja yang dinamakan TPS Khusus karena hanya untuk warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai hak untuk memilih,” paparnya.
Ia menjamin bahwa proses pemilu akan berlangsung netral dan rahasia, tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu.
“Kami pastikan bahwa pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan langsung, bebas, dan rahasia bisa kami jamin, karena apa? memang sampai saat ini kami tidak ada memberikan ruang terkait ke salah satu pasangan calon, dan tadi warga binaan menanyakan siapa-siapa saja yang akan menjadi calon dan tadi kami sampaikan sekilas tentu bukan untuk menggiring tetapi untuk menyampaikan bahwa ini loh calon yang akan dipilih,” jelasnya.
Untuk itu, Itun berharap seluruh lapas rutan bisa meningkatkan partisipasi dari warga binaan tetap di angka 90% agar hak-hak mereka juga dapat diwadahi dan juga terpenuhi.
Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya memberi informasi kepada warga binaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak suara dalam sistem demokrasi. Bawaslu Jabar terus berkomitmen untuk memastikan pemilu yang transparan dan bebas dari pelanggaran.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
