Ia menekankan bahwa para pejabat daerah yang paling memahami kondisi di wilayah masing-masing dan harus dapat mengukur sejauh mana birokrasi berkontribusi pada perubahan positif.
“Bapak/Ibu yang paling tahu kondisi di daerah masing-masing. Jika belum ada lompatan besar, pertanyaannya adalah, di mana birokrasi kita?” ujar Herman.
Herman menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan reorientasi reformasi birokrasi dengan fokus pada peningkatan eksekusi kebijakan di tingkat kabupaten/kota.
Ia mengingatkan bahwa birokrasi harus mampu keluar dari jebakan middle income trap yang telah membelenggu Indonesia selama bertahun-tahun, terutama di era bonus demografi saat ini.
“Langkah luar biasa hanya bisa dilakukan jika hati kita hadir. Jangan hanya bekerja dengan logika semata, tetapi juga dengan rasa peduli yang mendalam. Inilah saatnya kita melakukan lompatan besar demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Herman.
Editor : Zhafran Pramoedya
