Oleh karena itu, Budi menekankan, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dengan standar global Tier-IV sangat penting, agar bisa melindungi data publik dari potensi ancaman serupa.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, PeSiber Indonesia mendorong agar pengelolaan PDN mencakup wilayah strategis di Jabodetabek, Batam, Labuan Bajo, dan Balikpapan. Pembangunan tersebut harus segera terwujud untuk memastikan kesiapan infrastruktur digital yang dapat diandalkan.
Budi juga mengingatkan perlunya transparansi dalam pengelolaan PDN, termasuk integrasi dan konsolidasi pusat data antara instansi pemerintah pusat dan daerah, serta penerapan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI).
"Transparansi adalah langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Partisipasi publik yang masif juga sangat penting untuk mengantisipasi ancaman siber di masa depan," jelas Budi.
Budi menegaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai keamanan data publik dan kelanjutan pengelolaan PDN.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
