Saeful menyoroti perlunya efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah. Ia mencatat, sebagian besar anggaran dinas di Pemprov Jabar, sekitar 70 hingga 80 persen, digunakan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, dan kegiatan administratif. “Dengan teknologi seperti Zoom, rapat-rapat dapat dilakukan secara daring sehingga lebih hemat biaya. Kita harus menyesuaikan diri dengan zaman untuk mengurangi beban APBD,” ujarnya.
Untuk mengurangi dampak kenaikan PPN, Saeful mengusulkan beberapa kebijakan alternatif, seperti pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan program ketahanan pangan lokal. “Kami ingin memastikan tahun 2025 tidak menjadi lebih berat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajukan program yang langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Saeful.
Saeful berharap, dengan langkah efisiensi anggaran, optimalisasi potensi ekonomi, dan transparansi, kebijakan kenaikan PPN dapat berjalan tanpa memberatkan masyarakat kecil serta memberikan manfaat positif bagi pembangunan daerah dan nasional. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
