“Idealnya, regulasi Danantara direvisi agar cita-cita awal pembentukannya tidak terbajak oleh struktur organisasi saat ini,” ucap pria berdarah Batak kelahiran Palembang tersebut.
Rekomendasi Audit dan Reformasi Tata Kelola
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas Danantara, Iskandar merekomendasikan beberapa langkah, antara lain:
1. Audit Berbasis Risiko: Mengidentifikasi dan memeriksa area dengan risiko tinggi terhadap penyalahgunaan atau inefisiensi dalam investasi dan pengambilan keputusan.
2. Audit Forensik: Melibatkan auditor independen guna mendeteksi indikasi fraud, penyimpangan anggaran, dan pengaruh politik dalam alokasi investasi.
3. Audit Kinerja: Lembaga independen seperti akademisi atau LSM dapat menilai efektivitas penggunaan dana negara.
4. Transparansi Laporan Keuangan: INA dan Danantara wajib menerbitkan laporan keuangan tahunan secara terbuka sesuai standar IFRS atau PSAK.
5. Revisi Regulasi Pengawasan BPK: Diperlukan ketegasan dalam UU Keuangan Negara agar SWF seperti Danantara tetap berada dalam lingkup audit reguler BPK.
6. Mekanisme Whistleblower: Perlindungan bagi pelapor kejanggalan dalam Danantara harus diperkuat untuk meningkatkan transparansi.
7. Studi Perbandingan: Mengadopsi sistem audit dan transparansi dari SWF negara lain seperti Norwegia, Singapura, dan Uni Emirat Arab.
“Kita perlu memastikan bahwa Danantara tidak menjadi entitas tertutup dan kebal pengawasan. Jika regulasi ini tidak direvisi, maka Danantara bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan aset negara ke depan,” tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
