BANDUNG iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dituntut penyelesaian berbagai persoalan di wilayah Jawa Barat.
Tuntutan tersebut disampaikan Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi atau Geraksa Bumi dalam aksi memperingati Hari Bumi Sedunia di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (22/4/2025).
Dalam aksinya, Geraksa Bumi 17 tuntutan terkait persoalan lingkungan di Jawa Barat yang harus ditanggapi secara serius oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Koordinator aksi sekaligus Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang mengatakan, saat ini banyak persoalan lingkungan yang cukup memprihatinkan dimana setiap tahun lahan tutupan di hutan semakin menyusut.
"Kami ingin menyampaikan 17 tuntutan isu yang cukup serius terjadi di Jawa Barat yang harus dijalankan atau yang harus disikapi oleh Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur," ucapnya.
Menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi jangan sampai menangani persoalan lingkungan hanya pada 100 hari kerja saja. Melainkan, 17 tuntutan ini harus bisa disikapi oleh politisi Partai Gerindra itu selama menjabat sebagai gubernur.
"100 hari ini saya tidak berharap gebrakan-gebrakan beliau, kami apresiasi hingga saat ini itu cukup baik tapi bukan berarti di masa 100 hari saja. Tapi setidaknya gebrakan itu kami bisa lihat parameternya 17 isu yang kami sodorkan kepada Dedi Mulyadi itu betul-betul di sikapi," jelasnya.
Dari 17 isu tersebut ada beberapa yang paling penting seperti, buruknya tata ruang kota di 27 daerah yang ada di Jawa Barat. Kondisi ini dirasakannya sudah sangat memprihatinkan dan akan berdampak ke bencana alam.
"Lalu yang kedua, bahwa penyusutan kawasan hutan itu telah disebabkan oleh kegiatan-kegiatan Perum Perhutani yang di mana lebih banyak dominasi selama ini Perum Perhutani itu melakukan atau mengeluarkan KSO-KSO untuk melakukan tambang dan pengembangan wisata," kata dia.
Selain itu, saat ini mafia tanah tidak hanya terjadi di internal ATR/BPN tapi juga di wilayah perkebunan yang cukup besar di mana pengembangan wisata, pengembangan properti itu juga terjadi di kawasan tersebut.
"Sehingga perlu dievaluasi secara komprehensif apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh perkebunan ketika mereka mengantongi izin HGU," ucapnya.
Selain itu, Iwang menilai persoalan juga terjadi di wilayah proyek strategis nasional di mana hal ini tidak mencerminkan dalam pengentasan kemiskinan sesuai yang dinarasikan oleh pemerintah. Dia mengatakan, banyak masyarakat yang kini tersingkirkan akibat proyek dari pemerintah.
"Faktanya masyarakat mata pencariannya hilang di mana warga Indramayu yang berdekatan dengan PLTU diganggu, dicemari lautnya dan juga dihilangkan mata pencahariannya," kata dia.
Berikut daftar isu yang jadi tuntutan massa aksi:
Daftar Menu Part 1
1. Tata Ruang Yang Buruk
2. Alih Fungsi Lahan KBU
3. Audit Lingkungan
4 Rusaknya Kawasan Hutan dan Karst oleh Tambang
5.Perum Perhutani Penyebab Deforestasi
6. Das dan Mikro Das Kritis
7. TPA Sarimukti Overload
8. Terbitnya Kerja Sama dengan TNI oleh Pemprov
9. Reforma Agraria diambil Alih TNI
10.PTPN dan Swasta biang Mafia Tanah
Daftar Menu Part 2
11. Turunnya Status Cagar Alam dan Konservasi dibawah BKSDA
12. Maraknya izin kegiatan dibawah TNGC
13. Evaluasi seluruh KSO tambang di Jawa Barat
14. Kerusakan wilayah pesisir
15. PSN Pemicu Konflik
16. Sektor Energi menambah pemanasan global
17. Skema palsu co-firing membabat kawasan hutan (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
