DPRD Jabar, menurut Zaini, akan segera memanggil Dinas Pendidikan dalam rapat paripurna guna meminta penjelasan terkait sumber anggaran dan legalitas program tersebut.
"Kalau ini benar ada, kami harus tahu detailnya. Ini menyangkut anggaran besar dan ribuan siswa," tambahnya.
Dalam dokumen resmi Program Prioritas Pendidikan Provinsi Jabar, program ini disebut sebagai Latihan Integritas dan Kedisiplinan Siswa (Bela Negara). Tercatat, usulan anggaran Rp6 miliar akan digunakan untuk melatih 2.000 siswa yang terindikasi melanggar norma sekolah, dengan melibatkan TNI/Polri sebagai pelatih.
Zaini menilai, kebijakan ini berisiko menjadi preseden buruk jika dilakukan tanpa memperhatikan mekanisme demokrasi.
"Kalau kepala daerah bisa langsung membuat kebijakan tanpa konsultasi dengan legislatif, maka ini bukan demokrasi. Harus ada keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif," tegasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
