BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Agenda penting yang seharusnya menjadi forum strategis penyelarasan program antara eksekutif dan legislatif ini justru dinilai tidak dikelola dengan profesional oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Musrenbang yang digelar di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata pada Rabu (7/5/2025), semestinya menjadi ajang koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan DPRD. Namun, proses penyampaian undangan yang dinilai tergesa dan tidak menghargai jadwal kerja legislatif memicu kritik tajam.
Undangan Mendadak, Jadwal Bertabrakan
Undangan resmi untuk anggota DPRD Jawa Barat tertanggal 2 Mei 2025, namun baru diteruskan ke grup DPRD pada Selasa, 6 Mei pukul 05.55 WIB, hanya satu hari sebelum pelaksanaan.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, H. Maulana Yusuf Erwinsyah, menyampaikan kekesalannya atas situasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh anggota Komisi V saat itu telah terjadwal melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 6–7 Mei 2025, yang telah diagendakan jauh sebelumnya.
"Kami sudah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan. Tapi karena menganggap Musrenbang penting, kami percepat rapat dari jam 10.00 menjadi jam 09.00 WIB. Harapannya, kami bisa tiba di Cirebon tepat waktu," jelas Maulana.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
