SAYA masih ingat betul satu momen yang tak mudah dilupakan. Seorang kepala sekolah swasta, sahabat saya, mengirim pesan larut malam. “Ijazah anak-anak sudah selesai dicetak, Pak,” katanya. “Tapi masih ada belasan siswa yang belum lunas SPP-nya. Kalau saya serahkan semua ijazah itu sekarang, sekolah ini mungkin tidak bisa bertahan sampai tahun ajaran baru.”
Bukan karena dia tak peduli. Justru sebaliknya karena dia terlalu peduli. Ia tahu, guru-gurunya sudah tiga bulan belum digaji. Biaya listrik terus berjalan. Air harus tetap mengalir. Dan sekolah itu bukan sekolah negeri, yang mendapat sokongan penuh dari APBD/APBN tetapi sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang tidak.mendapat sokongan.penuh dari APBD/APBN, merka harus mencari cara bertahan dengan segala keterbatasan.
Di saat yang sama, saya membaca berita tentang larangan menahan ijazah. Kebijakan ini tentu lahir dari niat baik: ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya hanya karena orang tuanya kesulitan membayar biaya pendidikan. Saya sepenuhnya paham, dan pada titik tertentu saya mendukung semangat itu.
Tapi sebagai seseorang yang sudah lama hidup dan tumbuh bersama para guru swasta, madrasah, dan pesantren, saya juga tahu: fakta di lapangan jauh lebih rumit. Banyak lembaga pendidikan swasta di Jawa Barat yang bertahan bukan karena bantuan pemerintah, tapi karena gotong royong orang tua, loyalitas guru, dan keteguhan hati para pengelolanya.
Menahan ijazah bukanlah pilihan ideal. Tapi sering kali, itu menjadi satu-satunya cara untuk menjaga keberlangsungan lembaga. Tanpa itu, tak sedikit sekolah yang akan kolaps secara perlahan dan diam-diam, tanpa ada yang tahu.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
