BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Eka Santosa menilai peringatan HUT ke-18 KBB masih harus ada pembenahan.
Bahkan jika dilihat dari aspek persiapan dan pelayanan kepada para tamu undangan, tahun-tahun sebelumnya masih lebih baik jika dibandingkan peringatan HUT KBB tahun ini.
"Perayaan HUT KBB tahun ini sepertinya persiapan dan keseriusannya kurang," kata Eka saat ditemui di Padalarang, Kamis (19/6/2025).
Bukan tanpa alasan, anggota DPR RI periode 2004-2009 ini bahkan mengalami pengalaman yang kurang mengenakan saat datang memenuhi undangan untuk hadir di perayaan HUT ke-18 KBB yang digelar di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemda KBB.
Menurutnya ketika di undangan tertera upacara peringatan HUT KBB digelar pukul 07.30 WIB, Eka mengaku sudah berada di lokasi upacara pukul 07.00 WIB. Dia pun lantas mengisi daftar tamu sebagai Pemerhati Lingkungan Wilayah Bandung.
Namun sayangnya usai mengisi daftar hadir tidak ada yang menunjukkan ataupun mengarahkan ke mana tempat duduk yang telah disediakan.
Setelah menunggu cukup lama, dirinya lantas kembali menanyakan kepada penerima tamu tapi jawabannya tidak jelas.
"Saya tanya tempat duduk dimana tapi malah jawabannya menyesuaikan. Kan bingung menyesuaikan bagaimana?" tanyanya.
Eka lantas masih mencoba sabar untuk menunggu. Namun karena hingga satu jam lebih menunggu sambil berdiri upacara juga belum dimulai, akhirnya dirinya memilih untuk pergi dan meninggalkan lokasi acara.
"Ya bukannya ingin dihargai secara khusus, tapi kan saya udah serius datang dari pagi, persiapan dari sebelum azan Subuh sudah bangun, ini datang ke HUT KBB, mau duduk saja susah," keluhnya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Barat ini membandingkan tahun-tahun sebelumnya pada saat HUT KBB ketika dirinya pun selalu diundang.
Upacaranya tepat waktu, kemudian para pengarah tamu undangan juga ada, mereka mengarahkan mesti kemana dan duduk dimana.
"Paling tidak hargai waktu, tidak ada alasan telat atau macet, kalau sudah dipersiapkan, ini kan acara resmi," imbuhnya.
Pada kesempatan terpisah Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan, Holid Nurjamil mengatakan, di usianya yang ke-18 tahun cita-cita pemekaran seperti yang diimpikan oleh para tokoh pemekaran pembentukan KBB masih belum bisa direalisasikan.
Hingga pertengahan 2025, berbagai persoalan struktural masih menjadi keluhan warga. Alih-alih menunjukkan kemajuan signifikan, sejumlah indikator pembangunan justru mengindikasikan keterlambatan.
Ketimpangan layanan dasar, ketidaksiapan infrastruktur, serta ketidakpastian arah pembangunan menjadi bukti bahwa janji pemekaran belum sepenuhnya ditepati.
“Tujuan utama pemekaran KBB adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Tapi ketimpangan dan lemahnya pelayanan dasar masih menjadi problem di masyarakat,” tuturnya.
Di sektor infrastruktur, data Dinas PUTR KBB menunjukkan dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 648,06 kilometer, sebanyak 176,69 kilometer (sekitar 27%) masih dalam kondisi tidak mantap. Bahkan, 118,86 kilometer di antaranya masuk kategori rusak berat.
Lalu di sektor pendidikan, banyak sekolah dasar dan menengah pertama masih membutuhkan rehabilitasi ruang kelas, dari rusak sedang hingga berat.
Pembangunan ruang kelas baru juga mendesak untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah murid, khususnya di sekolah negeri.
Begitupun dengan angka kemiskinan di KBB yang masih di level dua digit, yakni 10,49%. Dengan proyeksi penduduk 1,907 juta jiwa, artinya sekitar 179.700 warga masih hidup di bawah garis kemiskinan Rp455.325 per kapita per bulan.
“Angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum inklusif. Pemerintah perlu mendorong birokrasi yang responsif, bukan birokrasi yang terjebak dalam sekat-sekat politik kekuasaan,” tegasnya.
Menurutnya jika pemekaran hanya dijadikan proyek politik dan pencitraan, maka itu bukan reformasi birokrasi, melainkan kemunduran sistemik. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan adaptif dan birokrasi yang responsif.
"Inilah yang memicu kekhawatiran terhadap munculnya kebijakan populis dan tambal sulam, serta potensi praktik KKN terselubung di kalangan birokrasi," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
