BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Hingga Juli 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat menunjukkan performa yang tetap solid, meskipun peringkat belanja daerah mengalami penurunan di tingkat nasional. Dalam keterangan resmi Pemprov Jabar, Para pakar menilai, kondisi ini masih tergolong aman dan berada dalam jalur pengelolaan anggaran yang hati-hati.
Data terkini mencatat, realisasi belanja APBD Jawa Barat telah mencapai 38,79 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya sebesar 31,8 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatatkan capaian positif, yakni sebesar 44,72 persen dari target APBD 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 43,62 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa posisi fiskal Jawa Barat masih sangat kuat dengan kapasitas anggaran mencapai lebih dari Rp31 triliun—salah satu yang tertinggi dari 38 provinsi di Indonesia.
"Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar," tegas Herman.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, disebutkan bahwa Jawa Barat menempati peringkat ketiga nasional dalam realisasi belanja daerah, di bawah DIY dan NTB.
"Pak Menteri menyampaikan Jawa Barat peringkat tiga nasional. Artinya, kita masih termasuk yang terbaik. Top markotop," ujarnya penuh semangat.
Herman menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengupayakan agar belanja daerah berdampak langsung pada masyarakat.
"Pak Gubernur selalu mengingatkan agar belanja APBD memberi dampak langsung kepada masyarakat. Insyaallah, kami akan terus mengawal anggaran ini demi kesejahteraan rakyat," katanya.
Pengelolaan Anggaran Lebih Prudent
Sementara itu, Ekonom Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai realisasi APBD Jabar masih berada dalam jalur yang tepat, meskipun terlihat sedikit lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Saya melihat realisasi yang ada saat ini tetap on the right track meski di bawah persentase biasanya, karena soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati," jelas Acuviarta. Menurutnya, kondisi saat ini lebih mencerminkan penerapan tata kelola anggaran yang lebih prudent, bukan sekadar mengejar persentase belanja tinggi.
Acuviarta juga menyoroti ruang percepatan yang masih terbuka, baik dalam aspek belanja maupun pendapatan, terutama di tengah dinamika kebijakan fiskal Pemprov Jabar pada semester pertama 2025.
Ia menekankan pentingnya mempercepat pengadaan infrastruktur, yang kini memerlukan perhatian lebih karena peningkatan anggaran di sektor tersebut.
"Percepatan yang lebih agresif dibutuhkan terutama dalam proses lelang atau pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Dari sisi pendapatan, ia menyarankan fokus diarahkan pada sektor selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan bahan bakar minyak, mengingat PKB saat ini tengah berada dalam masa pemberian insentif.
"Di luar PKB seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya," tambahnya.
Acuviarta juga mencermati dampak Perpres No. 1 Tahun 2025 yang memicu efisiensi dan realokasi belanja, serta perubahan kebijakan fiskal yang tengah diupayakan oleh Gubernur Jabar.
"Pak Gubernur KDM sudah melakukan pembaruan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran. Perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi," pungkasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
