Mereka berharap Kementerian Perhubungan tidak hanya mengacu pada aspirasi yang viral di media sosial, melainkan membuka ruang diskusi yang lebih dalam dengan paramitra aktif yang bekerja setiap hari.
"Jangan sampai suara-suara yang sudah tidak lagi merasakan kerasnya jalanan lebih didengar daripada kami yang masih narik dari pagi sampai malam. Kebijakan harus lahir dari realita,bukan opini," kata Rizky menambahkan.
Dalam pernyataan bersama yang dikirimkan kepada pemerintah, keempat komunitas itu juga menyatakan kekhawatiran jika penurunan komisi dilakukan tanpa kajian mendalam.
Mereka menyebut, perubahan seperti itu bisa berdampak langsung pada sistem insentif, layanan satgas bantuan, program komunitas, dan dukungan operasional lainnya yang selama ini menjadi penopang utama bagi pengemudi.
“Kalau perusahaan tidak lagi bisa membiayai layanan yang menunjang kerja kami, maka kami juga yang akan paling terdampak. Jangan sampai semangat membantu driver justru membuat sistemnya runtuh," ujar Ardi Iswanto.
Mereka berharap agar Kementerian Perhubungan bersikap adil dan mengedepankan pendekatan berbasis data dan dialog terbuka. Aspirasi para mitra aktif, yang telah berkontribusi menjaga ekosistem transportasi digital tetap berjalan selama ini, perlu menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
