Dia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan sebagai contoh kepada kabupaten kota di Jawa Barat. Karena sistem penyusunan anggaran di kabupaten kota yang belum terintegrasi dengan baik. Sehingga, masih terus mendapat koreksi dari Pemprov terkait kebijakan anggaran yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat secara fundamental.
“Misalnya, ada sekolah yang roboh, jalan yang rusak, sarana air bersih yang belum terpenuhi, listrik yang belum menyala. Kan itu sedih dasar. Maka sekarang kan polanya adalah pola sinergi,” jelas dia.
Selain melakukan upaya dengan percontohan melalui penyusunan kerangka anggaran di Pemprov. Ia juga menekankan bahwa gubernur dan kepala daerah harus bisa membahas anggaran secara bersama-sama. Agar saling mengisi dan saling terbuka terkait permasalahan yang ada atau bahkan belum dipahami.
“Provinsi anggarannya sekian, peruntukannya ini, kabupaten sekian, peruntukannya ini. Hari ini para bupati wali kota sudah mulai mengevaluasi tentang terlalu besarnya besaran anggaran belanja barang. Karena terlalu besar, itu harus menjadi belanja modal. Modalnya harus kepentingan yang memiliki efek multiplayer, efek ekonomi bagi warga,” beber Dedi. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
