Bahkan Ono sangat mendukung hasil riset Unpad tersebut bisa diimplementasikan di daerah pesisir lainnya di Jawa Barat, sehingga manfaatnya akan terasa oleh semua nelayan.
“Banyak kepentingan dalam kebijakan lobster ini. Tidak menutup kemungkinan, ada juga pihak yang berharap BBL itu terus dijual secara ilegal, karena untungnya pasti sangat besar daripada dijual secara legal. Maka, bila ada kepentingan yang saling bertolak belakang, yang bisa menjadi penengah adalah akademisi. Pemprov dan pemkab harus duduk bersama dengan akademisi untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Polemik di Pangandaran semakin memanas setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak KJA dengan alasan dapat mengganggu kegiatan pariwisata lantaran lokasi ini adalah jantung penggerak urat nadi perekonomian.
Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh kepada warga Pangandaran yang menentang keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur.
Ia menilai keberadaan KJA mengganggu kegiatan nelayan dan menghambat pariwisata daerah.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
