Dari sisi ekonomi, Ledia mengingatkan bahwa aturan yang disusun jangan hanya berpihak pada pelaku usaha sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja. RUU ini, katanya, harus juga memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mengembangkan ekonomi berbasis komunitas.
“Alhamdulillah, ada masyarakat adat yang sudah berhimpun dan membentuk perseroan terbatas serta mendaftar lewat OSS. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak didampingi? Ini PR besar kita untuk memastikan masyarakat adat tetap bisa hidup dan berkembang tanpa terbebani syarat administratif yang berat,” tutur anggota Komisi X DPR RI ini.
Lebih jauh, Ledia mendorong perubahan cara pandang terhadap masyarakat adat. Ia menekankan bahwa masyarakat adat bukan sekadar kelompok pinggiran yang perlu dikasihani, tetapi komunitas yang memiliki potensi besar dan perlu didukung pertumbuhannya.
“Saya sangat percaya masing-masing daerah ini, mereka akan punya potensi masing-masing dengan pendampingan, karena mau tidak mau harus dibangunkan jembatan antara sudut pandang ekonomi ekstraktif dengan ekonomi kerakyatan yang ada di masyarakat adat, harus ada yang membangunkan jembatan. Dan alhamdulillah ada banyak koalisi masyarakat sipil yang sudah membangunkan jembatannya,” ungkap legislator daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Di akhir pemaparannya, Ledia menekankan bahwa kunci keberhasilan penyusunan RUU Masyarakat Hukum Adat terletak pada keberpihakan kebijakan terhadap kemandirian masyarakat adat.
“Jembatan itu bisa dibangun, tapi tetap harus ada regulasi pemerintah yang pro. Bagaimana membangunkan sebuah perspektif regulasi yang lebih memberikan keberpihakan kepada pengembangan ekonomi masyarakat adat. Bukan menempatkan mereka kepada kategori masyarakat marginal, tetapi justru bagaimana kita membangun sebuah paradigma melakukan akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat,” tutupnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
