Pertemuan ini menekankan perlunya sinergi antara DPRD dan wartawan dalam menjaga transparansi serta mengawal pembangunan menuju 'Jabar Istimewa'.
Iswara menambahkan, transparansi, edukasi publik, dan pemberitaan yang berimbang harus menjadi fondasi utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
"Pers dan DPRD harus berjalan beriringan. Karena tanpa pengawasan publik, transparansi hanya menjadi slogan," katanya.
Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono, menyatakan bahwa tugas pers tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengawasi kebijakan publik agar tetap berpihak pada rakyat.
"Kami yakin setiap kebijakan DPRD pasti bersinggungan dengan hukum. Karena itu, JHB berkomitmen untuk menyajikan berita aktual dan berimbang sesuai koridor hukum," ujar Suyono.
Ia menilai pertemuan tersebut menjadi langkah awal sinergi positif antara legislatif dan insan pers, di mana kerja sama ini diharapkan dapat menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
