BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC) ikut menyoroti polemik yang saat ini terjadi di Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung.
Direktur Eksekutif, IPRC M Indra Purnama meminta Pemkot Bandung untuk mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan Bandung Zoo. Hal itu agar idak berkepanjangan di masa mendatang.
Ia memandang permasalahan di kebun binatang Bandung tersebut muncul akibat maladministrasi tata kelola di masa lalu. Meskipun proses hukum masih berlangsung, kata Indra, semua pihak harus bisa menahan diri dan tetap menjaga kebun binatang sebagai aset milik masyarakat Bandung.
“Yang pada akhirnya di tahun sekarang menjadi puncaknya. Sehingga saya pikir, kalaupun memang ada perbaikan tata kelola yang baik, harusnya sih permasalahan ini nggak berlarut-larut. Pada akhirnya, siapapun yang punya, tetap (menjadi) kebun binatang, ulah jadi nanaon," ujar Indra sampaikan dalam diskusi IPRC dengan tema Tata Kelola Kebun Binatang, Mau Dibawa Kemana? di Anatomi Coffee, Kota Bandung, Kamis (16/10/2025).
Menurut Indra, pembukaan kembali Bandung Zoo adalah hal yang paling utama agar tidak merugikan satwa maupun para pekerja di lokasi tersebut.
Ia juga menekankan bahwa kebun binatang ini tidak sekadar menjadi tempat wisata, tetapi juga memiliki peran penting dalam edukasi, konservasi, serta nilai sejarah bagi kota Bandung.
"Masalah konflik, itu urusan nanti karena ada proses hukum yang berjalan. Operasional harus berjalan karena ada satwa dan karyawan di sana. Jangan ada ego, karena banyak hal dikorbankan. Bandung zoo bukan sebatas tempat wisata, ada edukasi, konservasi bahkan ada sisi historis kebanggaan Bandung," jelasnya.
Setelah penutupan akibat bentrokan yang terjadi pada Agustus 2025 lalu, Bandung Zoo dijadwalkan kembali beroperasi pada pekan depan, setelah police line yang membatasi area kebun binatang dilepas.
Sementara itu, Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i menyatakan manajemen Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) sedang mempersiapkan pembukaan kembali dengan matang. Ia juga menyebut banyak perbaikan yang harus dilakukan pasca-bentrokan tersebut.
"Semoga dalam tiga hari (ke depan) kita bisa buka. Pekan depan. Banyak pertanyaan kapan buka," kata Sulhan.
Sulhan juga menegaskan pentingnya pembukaan kembali Bandung Zoo untuk menyelamatkan nasib 139 pekerja dan 710 satwa, serta mencegah kerugian materi yang timbul akibat penutupan kebun binatang.
"Jangan lupa, Bandung Zoo itu menjadi pusat penelitian riset berbagai pihak," tambahnya.
Sulhan menegaskan bahwa menurut keputusan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Bandung Zoo sudah menjadi milik YMT, walaupun status sertifikatnya belum dinaikkan.
"Cuma kita belum menaikkan statusnya menjadi sertifikat. Tapi Kehutanan (Kemenhut) sudah menyatakan ini milik kalian (YMT)," ungkapnya.
Ditempat yang sama, Praktisi Media Massa, Noe Firman, menekankan bahwa pengelolaan dan pembukaan kembali Bandung Zoo harus diawasi bersama karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kota Bandung.
"Untuk menyikapi di tengah konflik, bonbin kudu jalan kumaha carana. Akses sudah dibuka, dalam operasional ada potensi konflik, bereskan," jelasnya.
Noe juga mengingatkan agar sejarah Bandung Zoo tetap dilestarikan sebagai media konservasi satwa di Bandung.
"Ada juga selentingan konten di bandung zoo karena disitu ada binatang eksotik. Binturong. Itu memang diincar. Pemainnya ada. Kita sama-sama jaga dari hal-hal. Jangan sampai hilang. Jaga semaksimal mungkin. Udah masuk hukum tidak bisa apa-apa. Sambil menunggu, jaga yang sudah ada," tuturnya.
Permasalahan yang menimpa Bandung Zoo berawal dari dualisme pengelolaan antara YMT dan Taman Safari Indonesia yang memuncak dengan bentrokan pada Agustus 2025, sehingga menyebabkan penutupan sementara. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
