Ia menegaskan, pemerintah provinsi berkomitmen menjaga stabilitas dan kenyamanan investasi melalui perizinan yang cepat, pembangunan infrastruktur, serta jaminan keamanan dan kepastian hukum.
“Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi bisa tumbuh? Ya, harus ramah. Perizinan harus cepat, infrastruktur dibangun dengan baik, dan pemerintah hadir memberi kenyamanan,” ujar KDM, sapaan akrab Gubernur Dedi.
Tegas Lawan Premanisme dan Lindungi Dunia Usaha
Meski capaian investasi tinggi, KDM mengakui masih ada tantangan seperti praktik premanisme di sekitar kawasan industri.
Untuk itu, ia akan menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka layanan aduan cepat tanggap bagi perusahaan.
Menurutnya, langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kenyamanan dunia usaha.
“Pemerintah tidak boleh hanya memungut pajak. Pemerintah harus hadir memberi rasa aman. Dinas Tenaga Kerja di setiap daerah wajib membuka layanan aduan bagi perusahaan,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin memastikan dunia industri dan investor memiliki ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
