BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPD Demokrat Jawa Barat menggelar Pendidikan Politik Badan Saksi Daerah, kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyongsong persiapan pemilu 2029.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron hadir sekaligus menjadi salah salah satu pembicara di kegiatan tersebut.Herman mengatakan pentingnya peran saksi dalam menjaga integritas dan kejujuran pemilihan umum.
Menurutnya, saksi tidak hanya bertugas untuk kepentingan partai, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Saksi bukan hanya untuk kepentingan partai, tapi juga untuk kepentingan demokrasi yang lebih sehat. Saksi menjamin pemilu berlangsung jujur dan adil, serta membantu memastikan penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Herman di Bandung, Sabtu (25/10/2025).
Herman menambahkan, pembentukan dan pelatihan saksi perlu dilakukan jauh hari sebelum pemilu. Karena itu, Partai Demokrat mulai mempersiapkan struktur saksi secara berjenjang dari pusat hingga tingkat kabupaten/kota.
“Kami sudah memiliki struktur Badan Saksi Nasional di tingkat pusat, daerah, dan cabang. Para saksi akan dibekali ilmu, keterampilan, dan sikap yang baik agar siap mengawal suara rakyat hingga tingkat TPS,” ujarnya.
Herman juga menekankan bahwa saksi harus memenuhi sejumlah kriteria dasar, seperti memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat, mampu membaca dan menulis, serta memahami dinamika sosial masyarakat. Ia menambahkan, saat ini DPD Demokrat Jabar bahkan sudah mulai melakukan iuran internal untuk mendukung kesiapan logistik para saksi.
“Kami ingin saksi menjadi bagian dari instrumen partai yang berkualitas. DPD Demokrat Jabar sudah mulai melakukan persiapan, termasuk iuran untuk kebutuhan saksi. Ini bentuk tanggung jawab bersama,” kata Herman.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, menegaskan bahwa pelatihan saksi akan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar para saksi benar-benar siap menghadapi situasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami tidak ingin sistem ‘kebut semalam’ seperti pemilu sebelumnya terulang. Sekarang kita siapkan saksi jauh-jauh hari. Mereka akan dilatih, disimulasikan bagaimana kondisi di TPS, dan dibekali kemampuan menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Anton.
Anton menambahkan saksi yang direkrut diutamakan merupakan warga yang berdomisili di sekitar TPS tempatnya bertugas, memiliki KTA Demokrat, serta mampu menggunakan telepon seluler untuk melaporkan hasil perhitungan suara secara cepat dan akurat.
“Ini ada 3 tahun lagi kita persiapkan nama-namanya yang tinggal di situ yang ber-KTA Demokrat sesuai dengan aturan sekjen yang minimum bisa baca tulis dan memiliki handphone,” ucapnya.
“Jadi kita akan training mereka bagaimana menjadi saksi, kalau ada permasalahan seperti apa, kita bikin semacam simulasi.Apa sih yang terjadi di TPS itu? Situasi seperti apakah yang terjadi maka mereka akan siap,” tandasnya. (*).
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
