BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Reformasi TNI seringkali dipandang dengan kacamata sempit, yakni sekadar kekhawatiran publik akan kembalinya militer ke panggung sipil. Namun, akar masalah di balik fenomena tersebut jauh lebih kompleks, menyentuh persoalan struktural dan pola karier yang jarang terungkap ke permukaan.
Merespons diskursus ini, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menggelar diskusi bertajuk "Pola Karir dan Profesionalisme Militer" pada 4 Maret 2026. Diskusi ini menghadirkan perspektif tajam dari Aditya Batara Gunawan (Universitas Bakrie), Beni Sukadis (Lesperssi), dan Yudha Kurniawan (Laboratorium Politik Universitas Bakrie).
Garis Demarkasi Sipil-Militer yang Mengabur
Dalam teori kendali sipil, idealnya terdapat batas tegas antara domain militer (pertahanan eksternal) dan sipil (keamanan domestik). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya "wilayah abu-abu" yang berisiko melemahkan profesionalisme jika tidak dikelola dengan presisi.
Salah satu titik krusial adalah tata kelola promosi perwira. Meskipun secara normatif ini merupakan ranah internal militer, realitas politik seringkali menyusup masuk. Aditya Batara menyoroti pengaruh kepemimpinan populis dalam pengaturan karier militer di Indonesia.
"Promosi dan penempatan jabatan strategis dalam tubuh TNI sering kali berada dalam ketegangan antara norma profesional berbasis prestasi dan faktor koneksi personal," papar Aditya.
Dalam ekosistem politik yang dipersonalisasi, kedekatan dengan pemimpin politik bisa menjadi penentu jabatan strategis, yang pada gilirannya berpotensi melumpuhkan mekanisme check and balance.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
