Sony juga menyoroti sejumlah pondok pesantren dan madrasah kecil di daerah pelosok yang memiliki santri aktif belajar setiap hari namun belum terdaftar sebagai penerima MBG. Madrasah kampung yang tidak tercantum dalam sistem data pemerintah harus segera dimasukkan sebagai target penerima.
“MBG adalah hak semua anak Indonesia, baik yang memiliki NISN, NIK, maupun yang belum terdata sekalipun,” katanya.
Sony menegaskan bahwa BGN sangat serius dalam penanganan MBG. Pemerataan gizi bagi seluruh anak Indonesia menjadi prioritas tanpa melihat status sosial, lokasi, maupun latar belakang pendidikan.
“Kita pastikan tidak ada lagi balita, anak jalanan, atau santri yang terlewatkan. Semua anak Indonesia berhak tumbuh dengan gizi yang layak,” tuturnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
