BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai salah satu kebijakan sosial terbesar pemerintah yang telah menjangkau jutaan penerima manfaat melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, di balik capaian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi berbagai tantangan petunjuk teknis, penataan SPPG, penutupan sementara portal mitra, evaluasi keamanan pangan, hingga proses hukum dugaan korupsi, seharusnya menjadi momentum kelola.
Pengamat tata kelola publik sekaligus Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan dinamika yang terjadi, mulai dari perubahan petunjuk teknis, penataan SPPG, penutupan sementara portal mitra, evaluasi keamanan pangan, hingga proses hukum dugaan korupsi, seharusnya menjadi momentum memperkuat sistem.
"Program ini terlalu penting untuk gagal. Yang harus diperbaiki bukan tujuan programnya, melainkan tata kelolanya," ujar Iskandar dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, BGN menghadapi tantangan besar karena harus membangun organisasi sekaligus menjalankan program nasional dalam waktu singkat. Seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat, kompleksitas tata kelola juga ikut bertambah.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
