BANDUNG, iNews.id - Presiden Joko Widodo diminta bersikap tegas menyikapi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode oleh sejumlah elite politik maupun Menteri di kabinetnya. Meskipun Jokowi menentang wacana tersebut.
Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu mengatakan pernyataan Jokowi bukan hanya melarang menterinya berbicara soal isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode, namun ia meminta harus berbicara tegas.
"Saya sih terserah saja presiden mengatakan jangan ada lagi yang berwacana 3 periode, tapi yang kita lihat kenyataannya, apakah benar menteri menteri itu akan diam, atau justru perkataan pak presiden justru diabaikan, jika masih ada yang berkata masalah itu dari instrumen bangsa maka yang pertama perkataan presiden itu tidak ada artinya Dimata mereka, yang kedua perlawanan rakyat akan semakin keras,"ungkap Haru, Kamis (7/4/2022).
Haru menegaskan, penundaan pemilu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara. Maka dari itu, presiden harus bersikap lebih tegas apabila ada elit politik maupun Menteri terus menerus menggabungkan wacana tersebut.
Bahkan, lanjut Haru, presiden juga harus berani memberikan sanksi terhadap pejabat yang terang-terangan mendukung perpanjangan, padahal itu sudah jelas melanggar aturan.
"Masa iya presiden sudah jelas jelas bilang jangan lagi dibahas masih ada yang bahas, saya rasa pencopotan sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pak presiden jika masih ada unsur bangsa yang membahas masalah ini,"tandasnya.
Jika hal itu tidak dilakukan Haru menegaskan, ada hal lain di balik perkataan presiden di hadapan publik yang disetujui tentang rencana itu.
"Makanya kita menunggu nih apakah wacana ini terus bergulir atau tidak, kalau masih bergulir berarti perkataan presiden tidak di indahkan oleh unsur unsur bangsa ini, atau mungkin ada kesepakatan lain di balik penolakan pak presiden,"tutupnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
