“Kami di DPRD tidak mengetahui secara jelas anggaran ini berasal dari pos mana. Hemat saya anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk hal-hal yang urgent dan mendasar,” tambahnya.
Selain itu, Maulana menyoroti kewenangan Provinsi Jawa Barat yang menurutnya tidak seharusnya mengatur jenjang SD dan SMP, karena pendidikan dasar adalah domain pemerintah kabupaten/kota.
“Ini sudah keluar dari batas wilayah kerja Pemprov, karena melibatkan SD dan SMP. Provinsi itu kewenangannya SMA dan SLB,” tegasnya.
Meski demikian, Maulana menegaskan DPRD tetap mendukung penguatan nilai-nilai Pancawaluya, seperti cageur, bageur, bener, pinter, singger. Namun, implementasinya harus efisien, transparan, dan berpihak pada kebutuhan dasar pendidikan.
“Saat pembahasan perencanaan, saya sudah oke dengan gagasan Pancawaluya. Tapi di tengah semangat efisiensi anggaran, kegiatan dengan biaya fantastis harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
