Artis Bukan Masalah, Tapi Kapasitas Tetap Dipertanyakan
Dedi juga membantah anggapan bahwa latar belakang artis identik dengan ketidakmampuan memimpin.
“Banyak juga yang dari kalangan artis punya kemampuan. Jadi jangan langsung dihakimi,” ujarnya.
Namun kritik Pandji sejatinya tidak semata menyerang latar belakang artis, melainkan pola pikir pemilih yang menjadikan popularitas sebagai tolok ukur utama. Dalam konteks ini, label “artis YouTube” menjadi simbol kekhawatiran publik terhadap politik yang semakin menyerupai panggung hiburan.
Media Sosial, Kritik, dan Batas Etika
Respons warganet pun terbelah. Ada yang mengapresiasi keterbukaan Dedi menghadapi kritik, namun ada pula yang menilai humor politik Pandji terlalu frontal. Di sisi lain, muncul pula suara yang mempertanyakan apakah gaya komunikasi penuh konten justru berpotensi menutupi persoalan struktural yang lebih mendesak.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa di era digital, pemimpin bukan hanya dinilai dari kebijakan, tetapi juga dari cara ia tampil di ruang publik. Popularitas bisa menjadi alat, namun juga jebakan, jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas yang jelas.
Sindiran Pandji tentang “Dedi Mulyadi, artis YouTube” pada akhirnya bukan sekadar bahan tawa. Ia menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, ketenaran tidak boleh menggantikan kapasitas, dan konten viral tidak seharusnya mengaburkan tuntutan atas kinerja nyata.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
